SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi faktor utama dalam realisasi belanja APBN di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024, dengan total anggaran yang terserap mencapai Rp 50,62 triliun atau 95,61 persen dari pagu sebesar Rp 52,94 triliun.
Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 43,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim, M. Syaibani, Sabtu (25/01/2025).
Ia mengungkapkan, lonjakan realisasi belanja terutama berasal dari belanja modal untuk proyek-proyek di kawasan IKN. Pembangunan yang semakin masif di Kota Nusantara menjadi faktor utama peningkatan ini, dengan berbagai proyek infrastruktur dan perumahan yang terus berjalan hingga tahun ini.
Sebagian besar anggaran belanja modal disalurkan untuk proyek strategis, termasuk kawasan IKN 1 dan 2, pembangunan infrastruktur permukiman, serta penyediaan perumahan bagi pekerja dan aparatur sipil negara di ibu kota baru.
Baca Juga:Pemerintah Tegaskan Pentingnya Tindak Lanjut Pembangunan di IKN: Investor Diminta Serius
Selain itu, belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung program pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, serta pembangunan infrastruktur konektivitas oleh Kementerian PUPR.
Dari total alokasi APBN untuk IKN sebesar Rp 40,89 triliun, realisasi hingga akhir 2024 mencapai Rp 39,62 triliun. Sebagian besar dana ini dikelola oleh Kementerian PUPR (99,56 persen), diikuti Kementerian Perhubungan (0,24 persen), KLHK (0,16 persen), dan Polri (0,04 persen).
Namun, meski realisasi anggaran meningkat, transfer ke daerah (TKD) justru mengalami penurunan. Hingga akhir 2024, realisasi TKD ke Kaltim mencapai Rp 41,93 triliun atau 99,27 persen dari pagu yang ditetapkan.
Penurunan 19,39 persen dibanding tahun sebelumnya terjadi akibat koreksi pada Dana Bagi Hasil Pertambangan, menyusul anjloknya harga batu bara di pasar global.
Peningkatan anggaran untuk pembangunan IKN menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proyek ibu kota baru. Namun, dampak terhadap keuangan daerah tetap perlu diperhatikan, terutama terkait ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang masih menjadi tulang punggung perekonomian Kaltim.
Baca Juga:Menunggu Keputusan MK, Tim Rudy-Seno Rancang Akselerasi Pemerintahan Baru
