SuaraKaltim.id - Selama kurang lebih satu tahun, puluhan pekerja proyek Teras Samarinda harus menelan pil pahit akibat tidak mendapatkan upah dari hasil kerja keras mereka. PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP) dinilai tidak kooperatif dan mangkir atas pembayaran hak-hak para pekerja tersebut.
Tim Reaksi Cepat (TRC) Kaltim yang mengadvokasi setidaknya 84 para pekerja Teras Samarinda, sudah berulang kali melaporkan permasalahan ini ke DPRD Samarinda. Hari ini, Kamis (27/02/2025) pihaknya juga telah melakukan audiensi bersama stakholder yang terlibat.
"Puluhan pekerja yang kami advokasi itu, belum mendapatkan upah selama satu tahun ke belakang. Kurang lebih yang harus dibayarkan sekitar Rp 500 juta," ucap Biro Hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Sudirman menyebut bahwa pihak perusahaan sudah berkali-kali dipanggil untuk melakukan audiensi. Namun, pihak perusahaan tidak pernah merespon atau hadir.
Baca Juga:Audit Parkir Samarinda: Dugaan Ketidakwajaran Setoran Mulai Terungkap
"Diundang baik-baik tidak pernah datang. Kontraktor ini sudah berulang kali mangkir," sebutnya.
![Potret kericuhan yang terjadi di DPRD Samarinda, saat membahas hak-hak pekerja Teras Samarinda yang belum dibayarakan. [Kaltimtoday.co]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/27/78974-potret-kericuhan-yang-terjadi-di-dprd-samarinda-saat-membahas-hak-hak-pekerja-teras-samarinda.jpg)
Ia menegaskan, akan melaporkan kasus tersebut atas dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek Teras Samarinda ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami akan melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 36,9 miliar dalam proyek Teras Samarinda. Berkas yang telah kami siapkan akan segera kami antar langsung ke Kejari setelah ini," jelasnya.
Kondisi memprihatinkan pun terungkap ketika pihak dari pekerja Teras Samarinda menyampaikan bahwa hak-hak mereka belum dibayarkan hingga sekarang.
"Kami sudah setahun menunggu hak kami dibayar. Setelah audiensi di DPRD pun belum ada kejelasan. Banyak dari kami yang hidup susah, bahkan ada yang diusir dari kontrakan," ujar Rina selaku istri pekerja Teras Samarinda.
Selain itu, Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim juga sempat terlibat keributan bersama pihak PUPR Samarinda, dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja Teras Samarinda.
"Itu bentuk ekspresi atas keprihatinan kita terhadap puluhan pekerja Teras Samarinda yang upahnya belum terbayar. Ini bukan hanya soal uang, tetapi berdampak pada aspek kesehatan, pendidikan, tempat tinggal para pekerja Teras Samarinda itu sendiri," tutupnya.
