SuaraKaltim.id - Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris kritik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih menggelar Binbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah.
Kebijakan efesiensi anggaran hasil instruksi Presiden Prabowo Subianto harus dijalankan. Instruksi itu bertujuan agar daerah bisa melakukan penghematan belanja dan lebih memprioritaskan pembangunan yang menyentuh masyarakat langsung.
Bersama dengan Neni Moerniaeni, pria yang akrab disapa AH ini berencana akan membedah anggaran di setiap untuk disesuaikan dengan kebijakan efesiensi.
"Instruksinya jelas, untuk sementara waktu kebijakan efesiensi dijalankan. Seperti perjalanaan dinas, kegiatan seremonial, dan Bimtek," ucap Agus Haris, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (02/03/2025).
Baca Juga:Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
![Agus Haris, Wakil Wali Kota Bontang. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/02/37144-agus-haris-wakil-wali-kota-bontang-ist.jpg)
Lebih lanjut, kebutuhan Bimtek memang tidak bisa dihapus langsung 100 persen. Untuk itu dirinya meminta saat OPD ingin menggelar Bimtek bisa dijalankan di dalam daerah.
Agar uang itu bisa berputar didalam. Serta dinikmati oleh para pelaku usaha lokal. Jangan sampai anggaran Bimtek justru dibuang ke luar daerah.
Hasilnya nanti hanya akan memperkaya daerah lain dan tidak berdampak akan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang.
"Silahkan dihitung tahun lalu berapa anggaran untuk Bimtek. Kemudian uang berputar banyak di luar daerah," pungkasnya.
Baca Juga:Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
