Thailand Lirik Kota Nusantara, Siap Tanam Modal di Ibu Kota Baru Indonesia?

SuaraKaltim.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut Thailand tertarik untuk menanamkan modal ikut terlibat dalam pembangunan Kota Nusantara, ibu kota Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal itu disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Sabtu (22/03/2025) kemarin.

"Duta Besar Thailand untuk Indonesia berkunjung ke Kota Nusantara," kata Basuki, disadur dari ANTARA, Selasa (25/03/2025).

Duta Besar Thailand untuk Indonesia yang berkunjung ke Kota Nusantara bersama sejumlah staf serta perwakilan dari sektor swasta Thailand tersebut, menggali lebih dalam peluang investasi dan pengembangan ibu kota Indonesia.

Langkah itu juga merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral serta mengeksplorasi kemungkinan keterlibatan Thailand dalam pembangunan Kota Nusantara.

OIKN dan Thailand sepakat untuk terus menjajaki potensi kolaborasi lebih lanjut guna mempererat hubungan kerja sama, kata dia lagi, antara Indonesia dan Thailand dalam mendukung pembangunan ibu kota baru Indonesia.

"Thailand tertarik investasi di Kota Nusantara, sekaligus eratkan hubungan kerja sama antarnegara," katanya lagi.

OIKN memperkenalkan konsep dan kondisi perkembangan terkini Kota Nusantara, serta melakukan diskusi mengenai potensi kerja sama antara Indonesia dan Thailand, khususnya di bidang investasi dan pengembangan kota hijau.

Pada pertemuan yang dilakukan di City Hall Kantor OIKN di Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono juga menjelaskan, proyek pembangunan Kota Nusantara tidak hanya memiliki nilai strategis bagi Indonesia, tetapi juga membuka peluang bagi kerja sama internasional.

"Kami sambut baik ketertarikan Thailand dalam pengembangan IKN, terutama dalam aspek investasi dan pembangunan berkelanjutan." ujarnya.

OIKN berdiskusi dengan perwakilan negara Thailand di City Hall Kantor OIKN. [ANTARA]

Konsep Pembangunan IKN

Pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern, berkelanjutan, dan inklusif.

Konsep pembangunan IKN didasarkan pada prinsip ramah lingkungan, smart city, dan ekonomi berbasis keberlanjutan.

1. Kota Hijau dan Berkelanjutan

Salah satu konsep utama dalam pembangunan IKN adalah menjadi kota hijau yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Sekitar 75% dari total wilayah IKN akan tetap menjadi ruang hijau dan kawasan lindung. Konsep ini mencakup:

Penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon.
Sistem transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan jalur pejalan kaki yang luas.
Pengelolaan air yang berkelanjutan untuk mencegah banjir dan memastikan ketersediaan air bersih.

2. Smart City dan Teknologi Canggih

IKN dirancang sebagai kota berbasis teknologi dengan penerapan konsep smart city. Beberapa fitur utama dari konsep ini meliputi:

Digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
Penggunaan Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan kota, seperti sistem pencahayaan pintar dan pengawasan lalu lintas otomatis.
Infrastruktur berbasis data untuk mendukung keamanan dan kenyamanan warga.

3. Kota Inklusif dan Berorientasi Sosial

IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Aspek inklusif dalam pembangunan IKN meliputi:

Perumahan yang terjangkau bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi.
Ruang publik yang luas untuk interaksi sosial dan kegiatan budaya.
Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi seluruh penduduk.

4. Ekonomi Berbasis Keberlanjutan

Selain sebagai pusat pemerintahan, IKN juga dirancang untuk menjadi pusat ekonomi yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Strategi yang diterapkan meliputi:

Pengembangan industri ramah lingkungan, seperti manufaktur hijau dan pertanian berkelanjutan.
Mendorong investasi berbasis teknologi dan inovasi.
Penguatan sektor pariwisata dengan mengandalkan keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

5. Tata Kelola yang Efisien dan Transparan

Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang transparan dalam pembangunan dan pengelolaan IKN. Hal ini mencakup:

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Pemanfaatan teknologi untuk transparansi dalam proyek pembangunan.
Penguatan regulasi untuk menjaga keberlanjutan dan kepastian hukum bagi investor dan warga.