- Memaksimalkan penyelidikan meski bukti dan saksi terbatas,
- Melanjutkan pemeriksaan terhadap Agustinus Luki yang sempat membawa dua warga tanpa kejelasan tujuan,
- Menindaklanjuti keterangan Bonar dari unsur ormas Pemuda Pancasila,
- Mengaktifkan fungsi intelijen dalam pengungkapan kasus,
- Memberikan perlindungan pada warga yang menolak aktivitas hauling,
- Mencegah kriminalisasi dan provokasi yang membenturkan warga,
- Menjalankan proses hukum secara transparan dan akuntabel,
- Berkoordinasi efektif dengan Forkopimda guna mencegah konflik lanjutan.
“Semenjak tanggal 22 April kemarin, memang saya berkomunikasi juga dengan penyidik. Jadi, sudah kurang lebih ada 15 orang yang dari masyarakat adat yang sudah dipanggil. Tapi, kemungkinan akan banyak lagi yang dipanggil oleh penyidik gitu,” jelasnya.
Irfan menambahkan bahwa aksi 15 April lalu tak hanya berupa protes publik, melainkan juga disertai langkah hukum dengan mengirimkan surat kepada Gubernur untuk menegakkan Perda tersebut.
“Jadi kemarin kita mengirimkan surat kepada gubernur untuk segera melaksanakan Perda 10 tahun 2012 gitu. Ketika misalnya gubernur tidak melaksanakan, tidak punya itikad baik ya, kita mungkin bisa menggugat dia untuk di PTUN,” ucapnya.
Ia menegaskan, langkah hukum itu akan menggunakan skema gugatan perbuatan melawan hukum karena negara dianggap lalai melindungi warganya dan membiarkan perusahaan menggunakan jalan umum secara ilegal.
Baca Juga:Dari ASN hingga Mahasiswa, 121 Pelaku Narkoba Dibekuk di Penajam Paser Utara
Dampak dari aktivitas hauling bukan hanya polusi debu dan gangguan aktivitas warga seperti anak-anak yang kesulitan sekolah, tapi juga berimbas pada kerusakan lingkungan dan terhambatnya roda perekonomian lokal.
LBH Samarinda dan JATAM Kaltim berharap seluruh poin dalam rekomendasi Komnas HAM bisa segera ditindaklanjuti agar masyarakat mendapatkan perlindungan, kasus segera terungkap, dan kejadian serupa tidak berulang.
