Menurut Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, titik longsor terjadi pada sisi kanan lereng inlet tunnel, sebuah area yang sebelumnya telah dimonitor ketat sejak awal tahun.
Desy bilang, hingga Minggu, 11 Mei 2025, data menunjukkan kondisi lereng masih stabil tanpa indikasi pergerakan signifikan.
Namun, pada pukul 09.17 WITA, Senin pagi, terjadi longsor dengan estimasi luas material runtuhan mencapai 210 meter persegi dan volume sekitar 150 meter kubik.
“Langkah pertama adalah mengamankan area dengan sistem SWA, sambil menunggu kondisi lereng stabil sebelum kita bisa mulai membersihkan material runtuhan," jelasnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 13 Mei 2025.
Baca Juga:Diduga Salah Diagnosa, RSHD Samarinda Tak Hadiri RDP Bahas Kasus Malpraktik
Investigasi geoteknik telah dilakukan sejak Februari 2025 menyusul insiden runtuhan sebelumnya di sisi kiri inlet, yang saat itu ditangani menggunakan metode shotcrete dan rockbolt.
Melalui investigasi bersama Tim Ahli Geologi LAPI ITB dan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur (BGTS), ditemukan bahwa lereng sisi kanan memiliki talus deposit, material longsoran masa lalu—yang masih labil, terutama di area luar Right of Way (ROW) proyek.
Pemetaan lanjutan dari 18 April hingga 3 Mei memperkuat temuan sebelumnya, dengan penambahan temuan baru berupa area tangkapan air hujan yang cukup besar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menerapkan langkah-langkah darurat dan tengah menyusun desain penanganan jangka panjang yang komprehensif.
Beberapa tindakan yang telah atau akan dilakukan antara lain:
Baca Juga:Polemik BBM di Samarinda: Sidang Pertamina Tertunda, Konsumen Tak Mau Damai
- Pemasangan terpal dan sistem pengamanan SWA untuk mencegah longsor susulan;
- Pembobokan dan pembersihan shotcrete menggantung, guna menghindari jatuhnya material;
- Pemasangan shotcrete dua lapis dengan wiremesh di antaranya, untuk memperkuat struktur lereng secara permanen;
- Monitoring lanjutan terhadap pergerakan tanah dan geologi lereng pasca-intervensi darurat.
“Ini bukan hanya soal memperbaiki lereng yang rusak. Ini soal membangun sistem perlindungan jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Desy.
