SuaraKaltim.id - Fenomena doxing atau penyebaran data pribadi yang belakangan mencuat di media sosial dinilai berpotensi menggerus semangat demokrasi di tengah masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar, menyuarakan kekhawatirannya atas tren yang makin meresahkan ini, terutama ketika serangan dilakukan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik secara terbuka.
Salah satu kasus terbaru terjadi di Samarinda.
Founder media lokal Selasar.co, Achmad Ridwan, menjadi korban serangan digital setelah akun Instagram anonim menyebarluaskan identitas lengkapnya dari KTP.
Baca Juga:Diduga Salah Diagnosa, RSHD Samarinda Tak Hadiri RDP Bahas Kasus Malpraktik
Aksi ini terjadi usai Selasar mengunggah video monolog yang menyuarakan kritik terhadap kelompok buzzer yang lebih dulu mempublikasikan identitas seorang konten kreator bernama kingtae.life.
Konten kreator tersebut dikenal aktif mengkritik kebijakan pembangunan kota melalui unggahan media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Syaiful menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, apalagi jika kritik yang disampaikan bersumber dari fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Tentunya kalau kebebasan berekspresi atau pendapat itu disampaikan berdasarkan dengan fakta-fakta, tentu itu mestinya dilindungi oleh undang-undang," sebutnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 13 Mei 2025.
Menurutnya, doxing bukan sekadar pelanggaran privasi, tapi juga bentuk kekerasan digital yang merusak rasa aman warga negara dalam menyampaikan pandangan secara terbuka.
Baca Juga:Polemik BBM di Samarinda: Sidang Pertamina Tertunda, Konsumen Tak Mau Damai
"Karena masyarakat punya hak untuk berpendapat, harusnya tidak ada bentuk-bentuk intimidasi ataupun intervensi dari pihak manapun, baik secara verbal maupun non verbal," kata Syaiful.
Lebih jauh, ia menilai bahwa praktik doxing adalah taktik represif yang melemahkan kebebasan sipil dan membungkam suara kritis.
"Terkait fenomena buzzer serta munculnya doxing ini, harus terus dikawal. Jangan sampai perlindungan warga negara ketika menyampaikan pendapat itu terancam," tutupnya.
Di tengah era informasi yang serba terbuka, Syaiful mengingatkan bahwa demokrasi hanya bisa hidup jika masyarakat merasa aman untuk menyuarakan pikirannya, tanpa rasa takut akan dibungkam atau diserang secara personal.
Samarinda Kembali Diterjang Longsor, Lereng Inlet Tunnel Belum Stabil Sepenuhnya
Hujan deras yang mengguyur Samarinda sejak Senin, 12 Mei 2025, dini hari tadi memicu longsor di lereng inlet tunnel Jalan Sultan Alimuddin.
Menurut Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, titik longsor terjadi pada sisi kanan lereng inlet tunnel, sebuah area yang sebelumnya telah dimonitor ketat sejak awal tahun.
Desy bilang, hingga Minggu, 11 Mei 2025, data menunjukkan kondisi lereng masih stabil tanpa indikasi pergerakan signifikan.
Namun, pada pukul 09.17 WITA, Senin pagi, terjadi longsor dengan estimasi luas material runtuhan mencapai 210 meter persegi dan volume sekitar 150 meter kubik.
“Langkah pertama adalah mengamankan area dengan sistem SWA, sambil menunggu kondisi lereng stabil sebelum kita bisa mulai membersihkan material runtuhan," jelasnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 13 Mei 2025.
Investigasi geoteknik telah dilakukan sejak Februari 2025 menyusul insiden runtuhan sebelumnya di sisi kiri inlet, yang saat itu ditangani menggunakan metode shotcrete dan rockbolt.
Melalui investigasi bersama Tim Ahli Geologi LAPI ITB dan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur (BGTS), ditemukan bahwa lereng sisi kanan memiliki talus deposit, material longsoran masa lalu—yang masih labil, terutama di area luar Right of Way (ROW) proyek.
Pemetaan lanjutan dari 18 April hingga 3 Mei memperkuat temuan sebelumnya, dengan penambahan temuan baru berupa area tangkapan air hujan yang cukup besar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menerapkan langkah-langkah darurat dan tengah menyusun desain penanganan jangka panjang yang komprehensif.
Beberapa tindakan yang telah atau akan dilakukan antara lain:
- Pemasangan terpal dan sistem pengamanan SWA untuk mencegah longsor susulan;
- Pembobokan dan pembersihan shotcrete menggantung, guna menghindari jatuhnya material;
- Pemasangan shotcrete dua lapis dengan wiremesh di antaranya, untuk memperkuat struktur lereng secara permanen;
- Monitoring lanjutan terhadap pergerakan tanah dan geologi lereng pasca-intervensi darurat.
“Ini bukan hanya soal memperbaiki lereng yang rusak. Ini soal membangun sistem perlindungan jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Desy.
