SuaraKaltim.id - Gelombang ketidakpuasan memuncak di tubuh Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ratusan orang, termasuk lebih dari 25 karyawan RSI, menggelar aksi protes di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Rabu, 28 Mei 2025.
Mereka menyerukan perubahan besar di tubuh yayasan, mulai dari transparansi keuangan hingga desakan agar ketua yayasan, Lalu Imam Hambali, mundur dari jabatannya.
Kekecewaan karyawan memuncak akibat kebijakan pemotongan infaq sebesar 2,5 persen dari gaji, yang dinilai dilakukan secara sepihak dan tanpa sosialisasi yang jelas.
"Pemotongan infaq itu kami tolak. Tidak ada penjelasan untuk apa dan ke mana uang itu disalurkan. Kami merasa diperlakukan tidak adil," tegas Koordinator Aksi, Syaifullah, dalam rilis yang diterima melalui aplikasi pesan instan, Kamis, 29 Mei 2025.
Menurutnya, unjuk rasa ini bukan semata soal uang, tetapi menyangkut prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar karyawan. Mereka juga menuntut perbaikan sistem pengupahan yang dianggap belum sesuai standar minimum.
"Membayar hak karyawan seperti upah lembur dan insentif secara utuh, menyesuaikan gaji karyawan RSI NTB agar setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan mengusut aliran dana hasil pemotongan gaji karyawan," lanjutnya dalam orasi.
Syaifullah juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakjelasan dan kebijakan yang merugikan pekerja.
Ia menekankan bahwa tuntutan utama massa adalah perubahan kepemimpinan di yayasan.
Baca Juga:Bule Perancis Kaget Lihat Progres Pembangunan RS di IKN, Netizen: Kota Impian Pak Jokowi
"Masa aksi menuntut agar Ketua Yayasan RSI bertanggung jawab dan wajib mundur dari jabatannya," ujarnya.
Dukungan moral dalam aksi juga datang dari karyawan senior yang telah mengabdi puluhan tahun.
Salah satunya menyampaikan kekecewaannya karena pemotongan dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
“Kami tidak tahu potongan itu ke mana. Tidak pernah ada pemberitahuan, tahu-tahu gaji sudah berkurang. Padahal nilai itu sangat berarti untuk kebutuhan hidup kami,” keluhnya.
Kepala Disnaker Kota Mataram, H. Rudi Suryaman, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau persoalan ini.
Ia berharap kedua belah pihak dapat menemukan solusi damai melalui dialog internal.
