Dalam aksi mereka di depan Kantor Gubernur Kaltim, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama:
- Realisasi delapan program prioritas gubernur dan wakil gubernur.
- Hentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di Kaltim.
- Pemprov harus menagih kontribusi CSR dari perusahaan tambang.
- Perbaiki tata kelola lingkungan hidup.
- Akui dan penuhi hak masyarakat adat.
“Kelima poin ini belum diselesaikan secara serius dan konkret. Kami hanya mendengar janji-janji dan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan sampai dalam sisa masa jabatan ke depan, berbagai kekurangan ini terus berulang,” tutur Ilham.
