SuaraKaltim.id - Upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar terus digencarkan Pemerintah Kota Samarinda.
Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Samarinda kembali turun langsung ke sekolah untuk menyosialisasikan larangan mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), khususnya kepada siswa yang belum cukup umur.
Kegiatan yang digelar di SMA Negeri 4 Samarinda pada Rabu, 11 Juni 2025 itu bukan semata ditujukan bagi siswa, tapi juga menyasar peran penting orang tua.
“Hari ini kami kembali turun langsung ke sekolah untuk mengimbau para siswa agar tidak lagi menggunakan kendaraan bermotor tanpa SIM. Kebetulan juga hari ini ada orang tua siswa yang hadir, jadi kami sekalian menyampaikan imbauan ini kepada mereka,” tutur Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan (LLJ) Dishub Samarinda, Didi Zulyani, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 11 Juni 2025.
Baca Juga:Bupati PPU Dorong Pramuka Kelola Kawasan Edukasi Lingkungan di Era IKN
Menurut Didi, meskipun edukasi telah berulang kali dilakukan di berbagai sekolah, masih banyak pelajar yang nekat membawa motor sendiri ke sekolah—padahal sebagian besar tinggal tidak jauh dari lokasi belajar.
“Kami ingin tindakan ini menjadi pencegahan. Untuk penindakan memang belum kami lakukan hari ini karena ada kegiatan sekolah dan kehadiran orang tua. Namun kami berharap kesadaran semua pihak, terutama orang tua, bisa meningkat,” tambahnya.
Di tengah upaya pemerintah menekan angka pelanggaran lalu lintas usia dini, pihak sekolah juga menyambut baik kolaborasi ini.
Kepala SMA Negeri 4 Samarinda, Muhammad Idar, menegaskan bahwa sekolah sudah menjadikan edukasi tertib berlalu lintas sebagai rutinitas penting setiap pekan.
“Setiap upacara hari Senin kami selalu mengingatkan siswa tentang pentingnya memiliki SIM, membawa STNK, menggunakan helm, dan menaati aturan lalu lintas lainnya. Sosialisasi ini sangat tepat karena bertepatan dengan kehadiran orang tua siswa di sekolah,” jelas Idar.
Baca Juga:Laporan Ombudsman: 10 SMA/SMK Negeri di Kaltim Langgar Aturan Soal Dana Wisuda
Ia pun berharap dukungan konkret dari pihak terkait untuk mempermudah proses pengurusan SIM bagi siswa yang telah cukup umur agar tidak perlu bolak-balik meninggalkan sekolah.
“Anak-anak biasanya harus meminta izin belajar untuk mengurus SIM. Mudah-mudahan bisa ada kemudahan dan percepatan prosesnya agar siswa bisa memenuhi syarat berkendara secara legal,” lugasnya.
PPDB 2025 Samarinda Buka Peluang untuk Anak Berbakat dan Berkebutuhan Khusus
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membuka akses pendidikan lebih luas lewat skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 untuk jenjang SD dan SMP negeri.
Penyelenggaraan PPDB dibagi dalam dua tahap dan mengakomodasi berbagai latar belakang calon siswa melalui lima jalur seleksi.
“Pendaftaran melalui lima jalur ini dibagi dua yakni pendaftaran tahap pertama pada 10–13 Juni ada empat jalur meliputi jalur afirmasi dengan kuota 20 persen, jalur mutasi dengan kuota 5 persen,” kata Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, disadur dari ANTARA, Kamis, 5 Juni 2025.
Selain dua jalur tersebut, seleksi tahap awal juga mencakup jalur prestasi akademik (20 persen) dan non-akademik (5 persen) per sekolah. Keempat jalur ini digelar tanpa pungutan biaya.
Jalur terakhir—yakni jalur domisili—dibuka dalam pendaftaran tahap kedua yang berlangsung pada 17–21 Juni, dengan kuota terbesar mencapai 50 persen.
Asli menyampaikan, siswa yang lolos dari seluruh jalur akan melakukan daftar ulang pada 25 Juni hingga 2 Juli, dan secara resmi mulai masuk sekolah pada Senin, 7 Juli 2025.
Untuk pendaftaran, selain harus menyerahkan ijazah atau surat keterangan lulus, batas usia maksimum bagi calon siswa SMP adalah 15 tahun per 1 Juli 2025. Calon siswa juga harus menyertakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
"Kecuali untuk anak berkebutuhan khusus, usia bisa disesuaikan," jelas Asli.
Sementara itu, PPDB jenjang SD negeri hanya menggunakan tiga jalur: domisili (75 persen), afirmasi (20 persen), dan mutasi (5 persen).
Jalur afirmasi dan mutasi dibuka serentak pada 10–13 Juni, sementara jalur domisili berlangsung pada 16–19 Juni. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan masing-masing pada 14 dan 20 Juni.
“Siswa yang bisa diterima di SD adalah yang berusia tujuh tahun atau paling rendah enam tahun pada 1 Juli 2025. Namun ada pengecualian yakni paling rendah berusia lima tahun pada 1 Juli bagi peserta yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis, dibuktikan dengan rekomendasi psikolog profesional, sepanjang kuota masih tersedia,” terang Asli.
