Dalam pandangannya, Pemerintah Provinsi perlu segera mengkaji ulang regulasi yang tidak sinkron, serta membuka ruang partisipatif agar asas keadilan dan transparansi tidak sekadar menjadi jargon.
“Serta memastikan asas keadilan dan transparansi benar-benar ditegakkan,” pungkas Buyung.
