SuaraKaltim.id - Jelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggencarkan pendekatan perlindungan anak berbasis kolaborasi.
Tidak lagi hanya program dari pemerintah, perlindungan anak kini digerakkan bersama oleh psikolog, relawan komunitas, forum anak, hingga jaringan di tingkat kelurahan.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Balikpapan, Umar Adi, di Balikpapan, Senin, 21 Juli 2025.
“Kami tidak berjalan sendiri. Seluruh kegiatan peringatan HAN tahun ini melibatkan psikolog, relawan Forum Anak, dan jejaring PATBM di tiap kelurahan. Itu adalah kerja kolektif untuk memperkuat lingkungan yang ramah anak,” tegas Umar, disadur dari ANTARA.
Baca Juga:Demi Gizi Anak Sekolah, DPRD Bontang Minta Mitra MBG Tak Asal Masak
Rangkaian HAN 2025 di Balikpapan tidak berhenti pada seremoni. DP3AKB mengusung kegiatan dengan semangat partisipatif, seperti forum "Aku Ingin Menjadi...", yang membuka ruang bagi anak-anak untuk berbagi cita-cita dan mendapat inspirasi dari berbagai profesi.
Kegiatan ini melibatkan Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI), Forum Anak kecamatan, serta jaringan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang tersebar di delapan titik layanan.
“Kami mengajak semua elemen, termasuk tenaga psikolog, untuk ikut mendampingi anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti anak korban kekerasan, anak di panti, dan anak dari keluarga bermasalah,” jelas Umar.
Menurutnya, momentum HAN tahun ini dipakai untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan, melibatkan masyarakat di tingkat akar rumput. Forum anak menjadi motor penggerak penyusunan kegiatan, sementara relawan dan pendamping lokal menjembatani akses layanan antara warga dan instansi pemerintah.
“Kami ingin memastikan semua anak, tanpa terkecuali, merasa aman dan memiliki ruang untuk tumbuh serta bermimpi. Dan ini hanya bisa dicapai bila semua pihak terlibat,” lanjutnya.
Baca Juga:600 Siswa Sekolah Swasta Dapat Sekolah Gratis, Ini Komitmen Baru Pemkot Balikpapan
Rangkaian HAN juga mencakup diskusi kelompok, sesi berbagi inspirasi, hingga layanan konseling terbuka.
Dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak, DP3AKB bekerja sama dengan Unit PPA Polresta Balikpapan, UPT PPA, dan layanan hotline aduan untuk memastikan respons cepat dan aman.
“Kami sudah membentuk jejaring hingga tingkat RT dan sekolah, termasuk tim pencegahan kekerasan anak yang aktif di sekolah-sekolah. Semua ini tidak bisa dilakukan tanpa peran aktif masyarakat,” ujar Umar.
Balikpapan saat ini masih menanti hasil penilaian dari Kementerian PPPA terkait predikat Kota Layak Anak (KLA) 2025, setelah beberapa tahun terakhir mempertahankan kategori utama.
“Predikat penting, tapi yang jauh lebih penting adalah komitmen untuk terus memperkuat sistem yang melindungi anak,” tambahnya.
DP3AKB juga membuka peluang kolaborasi lebih luas, termasuk dengan sektor swasta, institusi pendidikan, dan komunitas lokal dalam bentuk edukasi keluarga, penyuluhan, serta penguatan lingkungan aman dan suportif untuk anak.
