SuaraKaltim.id - Pembangunan infrastruktur menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali mendapat perhatian serius.
Kali ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya melalui evaluasi mendalam terhadap proses pengadaan tanah untuk jalur tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
Evaluasi tersebut tak hanya menyasar aspek teknis, tapi juga menyangkut harmonisasi antarinstansi yang terlibat.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Kaltim, Fahmi Nasrullah, dalam rapat evaluasi di Balikpapan, menyampaikan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam proses ini.
Baca Juga:Sekolah Rakyat Butuh Lahan 8 Hektare, Daerah di Kaltim Mulai Bergerak
Hal itu disampaikan Fahmi saat memimpin rapat di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Jumat, 25 Juli 2025.
“Saya harap kita dapat melakukan konsolidasi kegiatan dengan beberapa sektor yang berkaitan, seperti Kementerian Agama dan PLN, yang kebetulan aset-asetnya termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah,” ujar Fahmi disadur dari ANTARA, Minggu, 27 Juli 2025.
Rapat tersebut turut dihadiri secara daring oleh Kepala Kanwil BPN Kaltim, Deni Ahmad Hidayat.
Tujuan utamanya adalah memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian pengadaan lahan, sebagai fondasi penting sebelum pelaksanaan konstruksi jalan tol.
Jaringan jalan tol yang sedang dibangun merupakan urat nadi utama untuk membuka akses dari Balikpapan ke IKN.
Baca Juga:1.000 Hari Pertama Jadi Fokus, Skrining Bayi di Kaltim Ditingkatkan
Ruas-ruas yang sedang digarap meliputi Seksi 3A (Karangjoang–KKT Kariangau), Seksi 3B (KKT Kariangau–Simpang Tempadung), dan Seksi 5A (Simpang Tempadung–Jembatan Pulau Balang), yang nantinya akan terkoneksi dengan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) di KM 8 Kariangau.
Beberapa bagian tol sudah mulai difungsikan, antara lain Seksi 3A dan 3B serta sebagian Seksi 5A.
Jika keseluruhan jalan tol selesai, waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN diperkirakan hanya sekitar satu setengah jam—mengurangi secara signifikan beban lalu lintas dan mendukung kelancaran logistik.
Fahmi menegaskan, proses pengadaan lahan harus dikelola secara efisien, tepat waktu, dan berorientasi pada sinergi jangka panjang.
“Rapat ini menjadi bagian penguatan koordinasi dan pemantauan progres di lapangan untuk menjamin ketepatan waktu dan efisiensi proses pengadaan tanah sebagai pondasi awal pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan seluruh jaringan tol menuju IKN dapat diselesaikan pada 2027. Keberhasilan pengadaan lahan menjadi kunci agar target tersebut tercapai tepat waktu dan tanpa hambatan.
