SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tahapan strategis pemindahan aparatur sipil negara (ASN) terus berjalan secara bertahap, menandai akselerasi konkret pembangunan wilayah administrasi baru ini.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa perpindahan ASN ke IKN masih berlangsung dan akan terus berlanjut sesuai dengan rencana induk nasional.
Hal itu disampaikan Basuki ke awak media saat dirinya berada di Sepaku, Kamis, 31 Juli 2025.
Baca Juga:DPRD Kaltim: Pembiayaan IKN Masih Aman, Komitmen Pusat Tetap Jalan
"Proses pemindahan ASN ke IKN akan terus lanjut sesuai rencana pemerintah pusat," ujar Basuki disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Basuki menjelaskan bahwa tahap awal ini fokus pada pemindahan ASN dari 15 kementerian, sebagai langkah penting dalam menyusun fondasi birokrasi di kota baru tersebut.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) disebut telah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk menunjang kelancaran proses tersebut.
"Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara (tower) hunian ASN," tambahnya.
Tak hanya pegawai OIKN, tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga sudah mulai berdinas dan tinggal di kawasan IKN.
Baca Juga:Dukung IKN dari Hulu: PPU Luncurkan Beras Lokal Benuo Taka
Total ada 109 pegawai Kemenkes yang kini menetap di sana. Gelombang perpindahan ASN juga mencakup pegawai dari lembaga-lembaga strategis lainnya.
"Sejumlah pegawai balai-balai teknis di bawah Kementerian PU juga sudah pindah ke IKN," jelas Basuki.
Lembaga seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat telah mengirimkan sebagian pegawainya ke wilayah Nusantara.
Pemindahan ini dilakukan seiring selesainya pembangunan tahap kedua, yang mencakup kawasan legislatif dan yudikatif serta fasilitas pendukung lain.
Selain itu, aspek penganggaran juga telah dirampungkan.
Di sisi infrastruktur transportasi, Basuki menyoroti perkembangan Bandara Nusantara yang kini telah mendapat status sebagai bandara umum, setelah disetujui oleh DPR RI.
Hal ini menjadi bagian penting untuk mendukung mobilitas nasional dari dan menuju IKN.
"Dan infrastruktur transportasi udara, yakni Bandara Nusantara diubah status menjadi bandara umum melalui persetujuan DPR RI," tambahnya.
Bandara ini nantinya akan melayani rute-rute utama dari wilayah Kalimantan bagian barat, mencakup Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Paser, sebagai simpul konektivitas penting di kawasan tersebut.
Toha Dukung Prabowo: Keppres IKN Harus Menunggu Infrastruktur Siap
Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Toha menyatakan dukungannya terhadap pendekatan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kesiapan infrastruktur sebagai syarat utama sebelum penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Toha, kebijakan itu merupakan bentuk kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan publik dan kesinambungan tata kelola pemerintahan nasional.
Hal itu disampaikan Toha di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.
"Tiga tahun ke depan merupakan waktu yang ideal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jangan sampai pemindahan dilakukan hanya demi simbolisasi, tetapi belum siap menopang fungsi pemerintahan," kata Toha disadur dari ANTARA, Kamis, 31 Juli 2025.
Politikus dari Partai NasDem itu mengingatkan bahwa dukungan politik terhadap IKN tidak boleh mengabaikan kenyataan di lapangan.
Ia menilai pendekatan yang terburu-buru hanya akan menciptakan beban baru dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pelayanan publik.
"Pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan serampangan, tergesa-tergesa, dan harus dihitung secara matang," ucapnya.
Toha juga menyebut langkah Presiden Prabowo yang menahan penandatanganan Keppres hingga infrastruktur benar-benar siap sebagai pilihan rasional dan berpandangan jauh ke depan.
"Saya mendukung penuh sikap Pak Prabowo yang tidak terburu-buru dalam meneken keppres pemindahan ibu kota," ujarnya.
Ia menekankan, kesiapan fasilitas vital seperti transportasi, jaringan komunikasi, dan infrastruktur kantor pemerintahan adalah prasyarat mutlak untuk memastikan transisi ibu kota berjalan mulus.
Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan pemerintahan, Toha juga menyoroti aspek lain yang tak kalah penting: transparansi dan partisipasi publik dalam seluruh proses pembangunan IKN.
Ia berharap, proyek ambisius ini dapat menjadi cermin kota masa depan yang inklusif, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi tinggi, tanpa meninggalkan masyarakat lokal.
Sebelumnya, pada Jumat (25/7), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo belum akan menandatangani Keppres pemindahan ibu kota sebelum seluruh prasarana pendukung fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif benar-benar tersedia.
"Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam tiga tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau bapak presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
