SuaraKaltim.id - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berhasil menekan harga kebutuhan pokok hingga menciptakan deflasi pada Agustus 2025.
Data menunjukkan indeks harga konsumen (IHK) Kaltim mengalami penurunan sebesar minus 0,40 persen (month-to-month/mtm).
Hal itu disampaikan Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, di Samarinda, Selasa, 2 September 2025.
"Kinerja pengendalian inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Agustus menunjukkan hasil baik dengan deflasi bulanan dan inflasi tahunan yang terjaga dalam sasaran nasional dengan indeks harga konsumen (IHK) mengalami deflasi minus 0,40 persen (month-to-month/mtm)," kata Budi, disadur dari ANTARA, Rabu, 3 September 2025.
Baca Juga:Disdikbud Kaltim Larang Siswa SMA/SMK Ikut Demo, Sekolah Diminta Awasi Ketat
Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Kaltim tercatat 1,79 persen, sementara secara tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,51 persen.
Angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5 ± 1 persen dan lebih rendah dibandingkan realisasi nasional 2,31 persen (yoy). Hal itu menegaskan kondisi harga di Kaltim relatif stabil.
Budi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I TPID Kaltim, menjelaskan capaian tersebut merupakan hasil langkah konkret seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), distribusi beras SPHP oleh Bulog, serta penyelenggaraan pasar murah untuk cabai, sayuran, dan komoditas pangan bergejolak lainnya. Faktor penurunan biaya transportasi udara turut mendukung deflasi.
Tak hanya menjaga harga, TPID Kaltim juga memastikan pasokan dengan mendorong produksi pertanian dan kesejahteraan petani melalui sistem Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau) yang berfungsi memantau harga serta stok strategis secara cepat.
"Untuk mendukung kelancaran distribusi akibat dampak serius kemarau di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), TPID Kaltim langsung menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai respons darurat terhadap bencana kekeringan bagi masyarakat Mahulu," ujarnya.
Baca Juga:108 Tambang Ilegal Masih Beroperasi di Kaltim, Satgas Siap Bergerak
Ke depan, BI menegaskan TPID Kaltim akan terus memperkuat koordinasi lintas daerah.
"TPID Provinsi Kaltim terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif)," katanya.
