SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan akan menyesuaikan diri dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pengurangan kegiatan seremonial yang berlebihan dan larangan bagi pejabat serta keluarganya untuk melakukan flexing atau pamer kemewahan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan pihaknya sudah berkomitmen untuk memangkas aktivitas yang tidak efisien, termasuk acara yang biasanya digelar di hotel.
"Kami sudah berkomitmen untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak efisien. Misalnya, kegiatan yang biasanya dilaksanakan di hotel-hotel, sekarang hampir tidak ada lagi. Soal flexing, saya rasa kami juga sudah sejalan dengan arahan tersebut," jelas Rudy Mas'ud, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 3 September 2025.
Arahan Mendagri tersebut muncul sebagai respons terhadap situasi daerah yang dinilai masih sensitif.
Baca Juga:BI Kaltim Dorong Ekonomi Digital, QRIS Tembus Rp5,9 Triliun
Tito meminta agar pejabat daerah menahan diri dari acara seremonial yang berkesan boros serta menegaskan larangan untuk memamerkan kemewahan, termasuk di media sosial (Medsos).
"Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan," kata Tito.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turut menegaskan dukungannya terhadap arahan Mendagri tersebut.
Menurutnya, pejabat harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan tidak sepatutnya menonjolkan gaya hidup berlebihan.
"Saya pribadi tidak pernah flexing. Untuk OPD dan pejabat di daerah, layani masyarakat dengan sepenuh hati. Tidak perlu pamer kekayaan, atau flexing," ujar Seno Aji.
Baca Juga:Disdikbud Kaltim Larang Siswa SMA/SMK Ikut Demo, Sekolah Diminta Awasi Ketat
