-
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berencana melakukan pengerukan Sungai Mahakam yang sudah dua dekade tidak dikeruk, sebagai langkah pengendalian banjir dan kelancaran aliran sungai.
-
Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai normalisasi Mahakam bukan solusi utama untuk banjir kota karena membutuhkan biaya besar hingga Rp5 triliun, dan lebih mendukung jika pengerukan difokuskan pada Sungai Karang Mumus yang lebih prioritas.
-
Meski berbeda fokus, Pemprov dan Pemkot Samarinda sepakat menjaga sinergi, sementara pemerintah pusat menempatkan program pengendalian banjir Samarinda sebagai prioritas nasional tahun 2026.
Ia turut mengapresiasi dukungan dari DPR RI dan Kementerian PUPR yang telah menempatkan program pengendalian banjir Samarinda dalam prioritas nasional 2026.
“Saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Budi. Beliau yang memastikan Samarinda masuk prioritas tahun depan. Ini kabar baik bagi warga,” ucapnya.
“Pak Menteri PU mengatakan, ‘Pak Wali, Insyaallah kami bantu di 2026’. Mungkin butuh dua sampai tiga tahun, tapi sudah jadi prioritas,” tambahnya.
Meski berbeda fokus, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk tetap berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim.
Baca Juga:Piutang Rp 280 Miliar Kaltim Diseret ke Meja Hijau, Rudy Mas'ud Angkat Bicara
“Kalau saya diperintahkan menghadap Pak Gubernur, saya akan datang. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu harus loyal dan hormat,” lugasnya.
Sementara itu, Gubernur Rudy menekankan pentingnya sinergi lintas wilayah dalam mengatasi banjir yang melanda kawasan Mahakam.
“Normalisasi Mahakam ini bukan hanya untuk Samarinda, tapi juga untuk daerah hulu seperti Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Semua harus bersinergi,” ujarnya.
