Otorita IKN Bantah Minta Warga Robohkan Rumah Sendiri: Sosialisasi Sudah Dilakukan Sejak Mei 2023

SuaraKaltim.id - Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Thomas Umbu Pati meluruskan kabar yang menyebut pihak otorita meminta warga sekitar IKN merobohkan bangunan rumah.

Menurut Thomas kabar itu tidak benar. Pihaknya tidak pernah tiba-tiba datang dan memerintahkan pembongkaran. 

Thomas menjelaskan, jauh sebelum surat peringatan pertama itu dilayangkan pada 4 Maret 2024, pihaknya sudah melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan IKN.

Sosialisasi yang dilakukan Mei 2023 lalu itu melibatkan berbagai unsur, mulai Polda Kaltim, Polres Penajam Paser Utara (PPU), Kodim, Trantibum OIKN, kelurahan dan desa, serta tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat setempat. 

Baca Juga: Era Baru IKN Dimulai, Bambang Susantono Lantik 214 ASN

"Saya keliling sosialisasi. Dari Sepaku, sampai Loa Janan di Kukar sana. Kami minta masyarakat untuk tahan diri membangun, menyesuaikan dengan tata ruang yang sudah kami [Otorita] susun," beber Thomas ketika dikonfirmasi, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (12/03/2024).

Namun dalam perkembangannya, kata Thomas, rupanya pembangunan masih terus terjadi. Pembangunan bahkan sampai mengambil ruang-ruang milik jalan (rumija) sekitar proyek pembangunan IKN.

Walhasil, keberadaan bangunan baru ini justru membuat kawasan sekitar proyek menjadi makin kumuh. Ia mengklaim memiliki data. 

"Kami punya datanya, lengkap. Data per bangunan, per keluarga, ada semua," sebutnya.

Adapun berdasarkan data Otorita IKN, hasil identifikasi bangunan baru di wilayah jalan Sepaku berjumlah 294. Bangunan tersebut tersebar di 4 desa; Sukaraja, Bukit Raya, Bumi Harapan, dan Pemaluan. Serta terbagi dalam 4 jenis bangunan; rumah tinggal 163 unit, ruko 24 unit, rumah makan 22 unit, dan kios 85 unit. 

Baca Juga: Bangun Ketahanan Ekonomi, Kutai Timur Fokus pada Sektor Penunjang IKN

Oleh sebab itu, Thomas menegaskan, Otorita IKN tak pernah tiba-tiba mengeluarkan perintah pembongkaran rumah warga. Selain itu, katanya, Otorita tidak mungkin melakukan pembongkaran terhadap permukiman warga yang sudah berdiri jauh sebelum IKN ditetapkan. Menurutnya narasi tersebut tidak masuk akal.