Jumlah Pom Mini di Balikpapan Berpotensi Capai 600 Unit, SE Bakal Diterbitkan Pemkot

SuaraKaltim.id - Jumlah pom mini di Balikpapan dikabarkan kian bertambah. Penertiban akan dilakukan setelah libur lebaran oleh Satpol PP.

Hal itu disampaikan Sekretaris Satpol PP Balikpapan Izmir Novian Hakim. Ia mengatakan, dari data yang kami miliki pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan, saat ini ada 362 Pom Mini, data itu berdasarkan pada Desember akhir 2023.

“Tapi tidak menutup kemungkinan jumlah mereka signifkan bertambah hampir 600an di tahun 2024 ini,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (10/04/2024).

Izmir menambahkan, jumlah tersebut terdiri dari penjual BBM Botolan maupun yang menggunakan Mesin Pompa (Dispenser).

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim dan Pemkot Balikpapan Tak Main-main, Ancaman Sanksi Menanti ASN Bolos Usai Lebaran

Sehingga diperlukan Surat Edaran (SE) sebagai turunan jangka pendek dari ketentuan Perda Nomor  1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Trantibum Pasal 19 yakni mengingat dengan adanya Perijinan Berusaha melalui Sistem OSS dengan Kode KBLI 47892.

“Dikhawatirkan populasi penjual BBM Eceran Pom Mini semakin pesat di Kota Balikpapan. Dampaknya berpotensi ganggu estetika kota. Serta berpotensi pula sebagai penyebab kejadian kebakaran,” ujarnya.

Pihaknya tetap pada pendirian untuk menertibkan pom mini seusai lebaran. Adapun, batas waktu yang diperlukan bagi mereka untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam SE sampai akhir Maret kemarin.

“Pada bulan April 2024 dan seterusnya akan dilakukan Penutupan/Penertiban khususnya yang berada di Jalan Protokol, Jalur Perdagangan dan Kawasan Tertib Lalu Lintas,” imbuhnya.

Lebih lanjut katanya, untuk penjual BBM botolan dilakukan penertiban di seluruh wilayah Kota balikpapan. Bagi yang menggunakan mesin pompa (dispenser) di luar Point 2 a, b dan c dalam SE dipersilahkan mematuhi ketentuan dalam surat edaran dimaksud.

Baca Juga: Jadwal Buka Puasa untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 9 April 2024

“Isi SE itu bagi kami sudah sangat bijak dari Pemerintah. Sudah dikaji selama 7 bulan sejak Juni 2023 yang lalu,” akunya.