Bawaslu PPU Siap Kawal Pemilu Jujur, Adil dan Transparan di Benuo Taka

SuaraKaltim.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan upaya menjaga pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat terlaksana secara jujur, adil dan transparan.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu PPU, Muhammad Khazin belum lama ini. Ia menyebut, pihaknya berupaya menjaga pemilihan bupati dan wakil bupati yang digelar November nanti berjalan jujur, adil dan transparan.

Bawaslu PPU, katanya, tengah menyiapkan posko pengaduan, sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin melaporkan temuan pelanggaran terhadap pelayanan pemilihan bupati dan wakil bupati di daerah berjuluk Benuo Taka itu.

"Pengaduan dari masyarakat yang masuk akan disampaikan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara," ucapnya.

Baca Juga: Pejabat PPU Diminta Aktif Pungut Pajak Daerah, Realisasi Baru Capai 16,3%

Ia melanjutkan, sejumlah langkah juga dilakukan untuk menjaga pilkada terlaksana jujur, adil dan transparan, yaitu selalu melakukan imbauan kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah.

"Kemudian secara rutin memberikan imbauan terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri," tambahnya.

Sejumlah tindakan yang juga telah dilakukan dalam menjaga pilkada yang jujur, adil dan transparan, kata dia pula, di antaranya pengawasan perekrutan Badan Adhoc yang dilakukan KPU PPU.

Bawaslu PPU melakukan pengawasan pada proses tahapan pemenuhan persyaratan calon perseorangan atau independen.

"Selain netralitas ASN, TNI dan Polri, serta netralitas birokrasi masih ada politik uang, perlu diantisipasi karena kepentingan di daerah terhadap kepemimpinan yang akan terpilih itu sangat tinggi," sambungnya.

Baca Juga: Bawaslu Samarinda Tegaskan Netralitas ASN Menjelang Pilkada 2024

Bukan hanya Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak guna memastikan persiapan hingga proses tahapan pilkada bisa berjalan sesuai perundang-undangan dan asas pemilu.

"Dengan demikian, pilkada yang jujur, adil dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak bisa diwujudkan secara bersama-sama," lugasnya.