Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Rabu, 30 Oktober 2024 | 16:08 WIB
Ilustrasi ASN. (ANTARA)

SuaraKaltim.id - Wacana aparatur sipil negara (ASN) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah lama terdengar sejak pembangunan IKN dimulai dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, hingga kini wacana tersebut belum menemui titik terang. Wacana ini sempat direncanakan akan terlaksana setelah upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 lalu.

Kemudian, sempat juga diwacanakan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN dilakukan pada bulan September atau Oktober 2024.

Hingga akhirnya isu tersebut batal atas permintaan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Jawab Keraguan, Prabowo Tegaskan IKN Akan Tuntas dalam 4 Tahun

Jokowi menyebut, alasan ASN batal pindah ke IKN karena belum selesainya sejumlah fasilitas pendukung untuk hunian mereka.

Sementara, setelah Prabowo Subianto memimpin sebagai Presiden RI, tindak lanjut terkait wacana pemindahan ASN belum terdengar lagi.

Akademisi Cross Culture, Ali Syarief turut mengomentari terkait wacana pemindahan ASN ke IKN.

Menurut Ali, para ASN yang akan ikut serta dalam pemindahan ini adalah individu-individu dengan kehidupan yang telah terbentuk di Jakarta.

Kehidupan itu termasuk keluarga, anak-anak yang bersekolah, hingga jaringan sosial yang sudah mapan.

Baca Juga: Tegas! Otorita IKN Pastikan Kunjungan ke KIPP Gratis, Hentikan Paket Wisata Berbayar

Jadi, bagi Ali, wajar saja mereka memiliki kekhawatiran yang manusiawi akan kualitas lingkungan dan fasilitas yang ada di IKN.

"Ketakutan akan “pemindahan paksa” yang sering muncul di benak para ASN ini berakar dari keraguan yang wajar: mampukah IKN menyaingi Jakarta dalam menyediakan kualitas hidup yang serupa, atau bahkan lebih baik?" tulis Ali Syarief, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Di sisi lain, Ali menjelaskan, pemerintah tentu memiliki tugas besar untuk meyakinkan mereka bahwa di kota baru ini, segala kebutuhan untuk hidup layak dan nyaman telah terpenuhi.

"Sebagai langkah awal, pemerintah perlu memastikan bahwa komponen vital, seperti akses pendidikan berkualitas, kesehatan, hingga fasilitas umum, siap ketika para ASN mulai ditempatkan," tutur Ali.

Kontributor : Maliana

Load More