"Kendati Kabupaten Penajam Paser Utara status zona hijau, tetapi masih tercatat 98 kasus berada di posisi kedua tertinggi se-Kalimantan Timur," ujar Jensje.
PPU Tata Ulang Perpustakaan Desa, Siapkan Ekosistem Literasi untuk IKN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mendorong desa-desa untuk memanfaatkan alokasi dana desa dalam mengembangkan fasilitas perpustakaan, demi memperkuat budaya literasi di masyarakat akar rumput.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) PPU, Muhammad Yusuf Basra, menyampaikan bahwa hampir seluruh desa dan kelurahan di wilayah itu telah memiliki perpustakaan, dan kini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan.
Hal itu ia sampaikan saat berada di PPU, Minggu, 8 Juni 2025.
"Dari 30 desa dan 24 kelurahan hampir semua memiliki perpustakaan," katanya, disadur dari ANTARA, Senin, 9 Juni 2025.
Dispusip PPU kini aktif mendampingi pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan agar mampu memenuhi syarat akreditasi nasional.
Akreditasi ini dinilai penting karena berdampak langsung pada peningkatan standar layanan, baik dalam hal pengelolaan koleksi buku maupun kenyamanan pengunjung.
Penguatan ini juga mengacu pada kerja sama strategis antara Perpustakaan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang diteken tahun lalu.
Baca Juga: Di Balik Hiruk Pikuk IKN, Budidaya Rumput Laut di PPU Terus Tumbuh
"Perjanjian itu jadi acuan pemerintah desa menggunakan dana desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) untuk program pengembangan perpustakaan desa," tambahnya.
Menurut Yusuf, Kemendes PDT telah memberi ruang kepada pemerintah desa untuk memasukkan program literasi, termasuk pengembangan taman baca masyarakat, pojok baca, dan perpustakaan desa ke dalam prioritas dana desa.
Salah satu tujuan utama program ini adalah menjadikan pengelola perpustakaan desa/kelurahan lebih profesional.
Saat ini, sebanyak 41 perpustakaan desa/kelurahan telah dibina dan para pengelolanya diberi kesempatan magang sebagai bekal menuju sertifikasi pustakawan di daerah yang sebagiannya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.
"Kami ingin pengelola perpustakaan desa/kelurahan menjadi pustakawan miliki sertifikasi, dan dua perpustakaan desa/kelurahan sudah terakreditasi," pungkas Yusuf.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
BRI Optimistis Fundamental Perbankan Dukung Stabilitas Pasar Saham
-
Perbanas: Industri Perbankan Nasional Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Global
-
BRI Consumer Expo 2026, Banyak Promo Menarik untuk Hunian, Kendaraan, hingga Liburan
-
Rapat Bahas Hak Angket Rudy Mas'ud Gagal, Fraksi Golkar Kompak Mangkir
-
Kaltim Resmi Buka Penerbangan Rute Samarinda-Melak, Segini Tarifnya