GratisPol Mulai Bergulir, BOSDa dan Seragam Akan Dibagikan Bertahap

SuaraKaltim.id - Program pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan SMK atau GratisPol siap dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan adaptasi dan mitigasi, terutama di tahun pertama implementasi.

Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, menegaskan bahwa persiapan teknis maupun anggaran telah rampung.

Program ini, menurutnya, tinggal dilaksanakan karena pergeseran dan penyesuaian anggaran juga telah dilakukan.

Baca Juga: Tak Hanya Gratispol, Kaltim Siapkan 1.000 Sertifikat Konstruksi untuk Warganya

Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Selasa, 1 Juli 2025.

“Untuk tingkat SMA/SMK, GratisPol tinggal dijalankan saja. Dari sisi refocusing anggaran juga sudah disiapkan,” kata Surasa, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 2 Juli 2025.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan tahun pertama tidak akan sepenuhnya ideal. Beberapa komponen program akan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

“Karena ini tahun pertama, kita juga harus mitigasi potensi yang mungkin terjadi di lapangan. Pemerintah punya keterbatasan fiskal, jadi tidak semua bisa dipenuhi dalam satu waktu,” jelasnya.

Surasa menyebut bahwa GratisPol akan mencakup dua komponen utama, yakni Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dan bantuan seragam sekolah.

Baca Juga: Gratispol Masih Gelap, DPRD Kaltim Desak Pemprov Benahi Komunikasi Publik

Namun, keduanya tidak bisa diberikan sekaligus dan akan diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“GratisPol ini merangkul BOSDa dan seragam sekolah. Tapi tentu semua dilakukan bertahap, karena tidak bisa memenuhi semua komponen dalam waktu singkat,” ujarnya.

Untuk jenjang SMK, Surasa menjelaskan bahwa dana BOS per siswa yang semula di bawah Rp4 juta akan ditingkatkan melalui kombinasi BOS pusat dan BOSDa.

Hal ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan daya dukung tenaga pendidik.

“Dengan adanya penambahan BOSDa dan BOS pusat, nantinya alokasi bisa meningkat hingga Rp4 juta. Ini akan mendukung penyediaan sumber belajar dan peningkatan tenaga guru serta pendidik,” terangnya.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan menengah secara merata, meskipun implementasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Meskipun implementasinya harus mengikuti prosedur dan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” pungkasnya.

Rusmadi: GratisPol Adalah Subsistem Penting untuk Masa Depan Kaltim

Program bantuan pendidikan GratisPol yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diposisikan bukan sekadar sebagai kebijakan populis, tapi bagian dari transformasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sumber daya manusia (SDM) daerah.

Hal ini ditegaskan oleh Rusmadi Wongso, mantan Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, dalam forum diskusi publik yang berlangsung pada Senin, 30 Juni 2025.

“Ini bukan sekadar soal gratis, tetapi merupakan bagian dari subsistem pembangunan jangka panjang Kaltim yang lebih baik,” kata Rusmadi, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 1 Juli 2025.

Pernyataan itu menanggapi suara-suara publik, termasuk dari warganet, yang menganggap GratisPol hanya sebagai program potongan biaya kuliah, bukan bantuan pendidikan yang benar-benar menyentuh beban sesungguhnya.

Rusmadi menjelaskan bahwa tahap awal program memang masih difokuskan pada mahasiswa baru, tapi ia menilai langkah tersebut merupakan titik mula menuju akses pendidikan yang lebih adil dan terstruktur di masa depan.

“Ini menunjukkan keberanian kepemimpinan Rudy-Seno, satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang memulai bantuan pendidikan secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurutnya, GratisPol sejalan dengan upaya besar Kaltim untuk lepas dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) tak terbarukan seperti batubara dan minyak bumi.

Ia mengingatkan bahwa Kaltim pernah mengalami masa sulit akibat terlalu bergantung pada eksploitasi kayu.

“Kita tidak bisa lagi mengandalkan SDA yang sewaktu-waktu bisa habis. Dulu kita sudah mengalami hal yang sama saat ketergantungan pada kayu. Sekarang kita harus membangun industrialisasi berbasis SDM,” tegasnya.

Ia pun menyebut Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai contoh daerah yang mampu tumbuh lewat basis industri dan padat karya, bukan dari kekayaan alam.

“GratisPol adalah fondasi untuk mencetak SDM unggul, agar Kaltim mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah,” jelas Rusmadi.

Meski begitu, ia mengakui bahwa program semacam ini tak lepas dari tantangan implementasi, terutama di lapangan. Karenanya, ia menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses evaluasi.

“Namun harus terus dievaluasi bersama masyarakat agar tetap relevan dan tepat sasaran,” lugasnya.