GratisPol Dinilai Elitis, Sosiolog: Semangat Awal Program Kini Makin Kabur

SuaraKaltim.id - Meski diluncurkan dengan semangat menghapus hambatan biaya pendidikan, program GratisPol milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat kritik tajam dari kalangan akademisi.

Program ini dinilai belum mampu menjangkau kelompok paling rentan, bahkan berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah lama mengakar.

Dalam diskusi publik bertema “Arah Program GratisPol dan Masa Depan Pendidikan Kaltim” yang digelar di Teras Samarinda pada Senin, 30 Juni 2025, sosiolog Sri Murlianti menyampaikan bahwa kebijakan ini justru cenderung mengulang pendekatan lama yang elitis.

“Program ini tidak jauh berbeda dari beasiswa konvensional yang sudah ada sebelumnya. Semangat awalnya untuk menghapus hambatan biaya dan birokrasi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, justru makin kabur,” ujar Murlianti, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 2 Juli 2025.

Baca Juga: Baru 110 dari 965 Naskah Kuno di Kaltim Terinventarisasi, DPK Minta Partisipasi Publik

Menurutnya, pola seleksi dan pelaksanaan program pendidikan di Kaltim selama ini terlalu fokus pada capaian akademik, tanpa melihat ketimpangan sosial dan geografis yang menghambat siswa dari wilayah pedalaman.

“Anak-anak desa bukan tidak mampu, mereka hanya tidak pernah diberi ruang untuk berkembang sejak pendidikan dasar. Mereka tertinggal bukan karena bodoh, tapi karena sistemnya timpang sejak awal,” katanya.

Murlianti mencontohkan kondisi nyata di Desa Enggelam, Kutai Kartanegara (Kukar), di mana akses ke sekolah dasar saja memerlukan perjalanan jauh.

Ketimpangan semakin terasa di jenjang SMP, karena fasilitas pendidikan umumnya hanya tersedia di ibu kota kecamatan, sementara beban biaya menjadi kendala besar bagi banyak keluarga.

“Kalau kita bicara generasi emas Kaltim, faktanya 80 persen anak-anak dari pedalaman bahkan tidak sampai ke SMA, apalagi perguruan tinggi. Yang dibantu selama ini hanya 20 persen yang berhasil keluar dari lingkaran ketimpangan itu,” tegasnya.

Baca Juga: Sumardi Soroti Program Bontang Terang Terus: Banyak Wilayah Masih Gelap

Murlianti juga menyoroti pendekatan GratisPol yang masih terbatas hanya pada pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Padahal, bagi mahasiswa dari desa, beban utama justru terletak pada kebutuhan hidup sehari-hari seperti tempat tinggal dan makan.

“UKT itu hanya seperlima dari total biaya pendidikan. Kalau hanya itu yang ditanggung, keberpihakan kita masih setengah hati. Lebih baik kos dan makan yang ditanggung, daripada hanya UKT,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika tak ada keberpihakan nyata melalui skema afirmatif, subsidi pendidikan justru akan dinikmati oleh mereka yang relatif sudah mampu secara sosial dan ekonomi.

“Yang sering terbantu justru anak-anak elite desa yang sudah punya akses. Padahal, yang paling membutuhkan justru tidak sanggup kuliah sejak awal,” katanya.

Sebagai solusi, Murlianti menekankan perlunya reformulasi arah kebijakan pendidikan di Kaltim, dengan menjadikan afirmasi sosial sebagai fondasi utama.

“Cukup pastikan mereka yang tadinya tidak sanggup kuliah jadi bisa kuliah. Tidak perlu semuanya berprestasi tinggi. Itu sudah langkah besar dalam menciptakan keadilan pendidikan,” pungkasnya.

GratisPol Mulai Bergulir, BOSDa dan Seragam Akan Dibagikan Bertahap

Program pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan SMK atau GratisPol siap dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan adaptasi dan mitigasi, terutama di tahun pertama implementasi.

Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, menegaskan bahwa persiapan teknis maupun anggaran telah rampung.

Program ini, menurutnya, tinggal dilaksanakan karena pergeseran dan penyesuaian anggaran juga telah dilakukan.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Selasa, 1 Juli 2025.

“Untuk tingkat SMA/SMK, GratisPol tinggal dijalankan saja. Dari sisi refocusing anggaran juga sudah disiapkan,” kata Surasa, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 2 Juli 2025.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan tahun pertama tidak akan sepenuhnya ideal. Beberapa komponen program akan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

“Karena ini tahun pertama, kita juga harus mitigasi potensi yang mungkin terjadi di lapangan. Pemerintah punya keterbatasan fiskal, jadi tidak semua bisa dipenuhi dalam satu waktu,” jelasnya.

Surasa menyebut bahwa GratisPol akan mencakup dua komponen utama, yakni Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dan bantuan seragam sekolah.

Namun, keduanya tidak bisa diberikan sekaligus dan akan diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“GratisPol ini merangkul BOSDa dan seragam sekolah. Tapi tentu semua dilakukan bertahap, karena tidak bisa memenuhi semua komponen dalam waktu singkat,” ujarnya.

Untuk jenjang SMK, Surasa menjelaskan bahwa dana BOS per siswa yang semula di bawah Rp4 juta akan ditingkatkan melalui kombinasi BOS pusat dan BOSDa.

Hal ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan daya dukung tenaga pendidik.

“Dengan adanya penambahan BOSDa dan BOS pusat, nantinya alokasi bisa meningkat hingga Rp4 juta. Ini akan mendukung penyediaan sumber belajar dan peningkatan tenaga guru serta pendidik,” terangnya.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan menengah secara merata, meskipun implementasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Meskipun implementasinya harus mengikuti prosedur dan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” pungkasnya.