Proyeksi tahun 2025 bahkan menunjukkan penurunan lanjutan hingga 51 persen, dengan estimasi hanya 536 kasus.
Perubahan positif juga terlihat dari peta endemisitas malaria.
Jika pada 2023 terdapat tiga kabupaten berstatus endemis tinggi—yaitu Paser, Berau, dan Kutai Timur—serta satu wilayah endemis sedang di Penajam Paser Utara (PPU), maka tahun 2024 diperkirakan hanya menyisakan wilayah endemis rendah.
“Target kita di 2025, semua wilayah kabupaten sudah bergeser menjadi endemis rendah,” katanya optimistis.
Dinkes Kaltim memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama pekerja yang kerap beraktivitas di dalam hutan.
Mereka berisiko tinggi terpapar malaria jika tidak dilindungi secara memadai.
Untuk itu, petugas kesehatan di lapangan dibekali dengan "paket hutan" yang berisi obat pencegahan, kelambu, dan losion antinyamuk sebagai langkah perlindungan dini.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya langkah-langkah pencegahan ini,” kata Jaya Mualimin seraya menegaskan bahwa upaya kolektif menjadi kunci sukses menuju Kaltim bebas malaria.
Baca Juga: MBG Tiba di Bontang, 1.651 Siswa Terima Menu Bergizi Sejak Hari Pertama
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes, Mohon Maaf Pintu Klub Sudah Ditutup
- Kisah Pilu Dokter THT Lulusan UI dan Singapura Tinggal di Kolong Jembatan Demak
- Resmi! Thijs Dallinga Pemain Termahal Timnas Indonesia 1 Detik Usai Naturalisasi
- Makin Menguat, Striker Cetak 3 Gol di Serie A Liga Italia Dinaturalisasi Bersama Mauro Zijlstra
- Geger Pantai Sanglen: Sultan Tawarkan Pesangon, Warga Bersikeras Pertahankan Lahan
Pilihan
-
Persija Jakarta Bisa Lampaui Persib di Super League 2025/2026? Eks MU Beri Tanggapan
-
Tiga Hari Merosot Tajam, Harga Saham BBCA Diramal Tembus Segini
-
Fungsi PPATK di Tengah Isu Pemblokiran Rekening 'Nganggur'
-
Fenomena Rojali & Rohana Bikin Heboh Ritel, Bos Unilever Santai
-
Harga Emas Antam Terjun Bebas Hari Ini
Terkini
-
140 Titik Panas Sehari, Kaltim Siaga Karhutla
-
1.170 ASN Sudah Pindah ke IKN, Pemerintah Pusat Gas Pol Transisi Birokrasi
-
Tak Lagi Seremonial, DPRD Kaltim Dorong Penanganan Stunting Berbasis Data
-
Atasi Banjir, Balikpapan Bangun Saluran Inhutani yang Ramah Pejalan Kaki
-
Toha Dukung Prabowo: Keppres IKN Harus Menunggu Infrastruktur Siap