Kapan Giliran Masyarakat Umum Divaksin? Ini Penjelasan Wali Kota Balikpapan

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengakui antusiasme masyarakat tinggi, ia meminta masyarakat umum untuk bersabar untuk mendapat giliran divaksin.

Sapri Maulana
Jum'at, 12 Maret 2021 | 16:28 WIB
Kapan Giliran Masyarakat Umum Divaksin? Ini Penjelasan Wali Kota Balikpapan
Vaksinasi di Pasar Klandasan, Balikpapan. Wali Kota Rizal Effendi meminta masyarakat umum bersabar menunggu gilira. [Dok. Inibalikpapan.com]

SuaraKaltim.id - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis kedua untuk para pedagang Pasar Klandasan, Jumat (12/3/2021). Rizal mengakui antusiasme masyarakat tinggi, ia meminta masyarakat umum untuk bersabar untuk mendapat giliran divaksin.

Saat ini, kata Rizal, program vaksinasi menyasar pelayan publik dan warga lanjut usai atau lansia. Dilansir dari Inibalikpapan.com, jaringan Suara.com, Rizal menilai animo masyarakat begitu besar untuk segera divaksin covid-19.

“Karena antusias yang tinggi dari masyarakat untuk divaksin, maka saya harap masyarakat untuk bersabar menunggu jatah vaksin yang dikhususkan bagi masyarakat umum. Semoga vaksinasi dosis kedua bagi para pedagang pasar berjalan lancar,” ujar Rizal.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Andi Sri Juliarty mengungkapkan, sebanyak 269 pedagang Pasar Klandasan yang divaksin untuk dosis kedua. Vaksinasi dosis pertama telah dilakukan dua pekan lalu.

Baca Juga:Kuasa Hukum Rahmad Mas'ud Akan Melaporkan Pelapor Tuduhan Ijazah Palsu

“Selain di Pasar Klandasan, Pasar Pandan Sari juga sudah kami lakukan vaksinasi dosis pertama dan akan terus berlanjut secara bertahap ke pasar-pasar tradisional lainnya,” kata Andi Sri.

Patuhi Prokes

Para pelaku usaha jasa transportasi kembali diingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes) sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus coron. Bagi yang melanggar bakal kena denda Rp 150 Ribu.

Dasar hukum kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan termasuk di transportasi umum bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

 “Setiap pelaku/ pengelola/penyelenggara/penanggungjawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 dikenakan sanksi administrative,” isi perwali tersebut, dilansir dari Inibalikpapan.com, jaringan Suara.com.

Baca Juga:Transportasi Umum di Balikpapan Langgar Prokes Bakal Kena Denda Rp 150 Ribu

Mengacu perwali, pelanggar prokes bisa mendapatkan teguran tertulis, teguran lisan, menyediakan masker sebanyak 30 lembar, penghentian sementara kegiatan, serta denda administratif sebanyak Rp 150 ribu.

Hal itu juga bagian dari penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro saat ini . Bahkan Wali Kota Rizal Effendi menyatakan, akan memperpanjang kembali hingga dua pekan ke depan.

Dimana untuk PPKM mikro saat ini akan berakhir pada 14 Maret 2021, akan diperpanjang mulai 14- 27 Maret 2021. Perpanjangan ini karena penerapan PPKM mikro dinilai salah satu yang menyebabkan turunnya kasus positif covid-19.

“Karena kita menganggap PPKM Mikro sangat penting, kita sangat mengandalkan PPKM di tingkat RT karena itu sangat efektif untuk menurunkan angka terkonfirmasi positif jadi diperpanjang,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini