SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya menurunkan angka kasus stanting yang prevalensinya mencapai 28 persen atau di atas rata-rata angka nasional yakni 27 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani mengatakan, tim Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) Kaltim mulai melakukan penilaian pada lokus stunting di empat kabupaten.
Masing-masing di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
“Harapan kita agar tidak ada generasi yang mengalami stunting,” katanya, dikutip dari Inikalimantan.com - jaringan Suara.com, Rabu (24/6/2021).
Baca Juga:Meski Terjadi Peningkatan, Gubernur Isran Noor Pastikan BOR di Kaltim Masih Rendah
HM Sa’bani mengatakan, stunting dapat menghambat perkembangan kecerdasan, serta menimbulkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas pada usia dewasa.
Atas dasar itu, perlu ada pendekatan terintegrasi dan konvergensi pencegahan stunting dilakukan di level pemerintah pusat, daerah hingga desa.
“Stunting bukan sekadar masalah bidang kesehatan. Juga menyangkut akses pangan, layanan kesehatan dasar, akses air bersih dan sanitasi, serta pola pengasuhan, serta beberapa sektor lainya yang mempengaruhi terjadi kasus stunting,” ujarnya.
Pemprov menargetkan dalam tiga tahun prevalensi kasus stunting turun hingga 50 persen bekerjasama dengan masyarakat maupun swasta, dalam berbagai program dan kebijakan yang dilakukan.
“Untuk mewujudkan aksi penurunan stunting, tidak dapat dilakukan satu sektor saja. Tetapi kerjasama dan sinergi berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya
“Baik pemerintah provinsi, kabupaten, legislatif, dunia usaha, masyarakat dan keluarga sebagai ujung tombak terdepan, sehingga stunting turun bahkan tidak ada lagi di Kaltim," sambungnya.
Baca Juga:Surat Pelengseran Ketua DPRD Kaltim Telah Sampai ke Pimpinan, Begini Peluangnya
