facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pengurusan Sertifikasi Halal Masih Berbayar, Kadisperindagkop Kaltim: Mestinya Gratis Karena Tidak Ada Payung Hukum

Denada S Putri Kamis, 20 Januari 2022 | 10:53 WIB

Pengurusan Sertifikasi Halal Masih Berbayar, Kadisperindagkop Kaltim: Mestinya Gratis Karena Tidak Ada Payung Hukum
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kaltim M Yadi Robyan Noor. [ANTARA]

Tarif pengurusan sertifikasi halal mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 5 juta.

SuaraKaltim.id - Sertifikasi halal merupakan jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan ataupun beredar. Kewajiban untuk melakukan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Produk yang wajib memiliki sertifikasi halal ialah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi produk bioliogi, produk rekayasa genetik. Serta, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kebanyakan, para pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang memerlukan sertifikasi halal tersebut. Tarifnya pun beragam, mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 5 juta. Namun, payung hukum soal adanya tarif tersebut ternyata tidak ada. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltim, HM Yadi Robyan Noor.

Menurutnya, mengurus sertifikasi halal dari produk UMK seharusnya bisa gratis. Lantaran, tak ada landasan hukum apapun soal tarif.

Baca Juga: UKM Kabupaten Luwu Ekspor Pala dan Cengkeh ke Rusia

"Selama ini memang untuk mengurus sertifikasi produk halal, pelaku UMK harus membayar, padahal semestinya gratis karena tidak ada payung hukum yang mengatur bahwa itu harus berbayar," ujar Roby, panggilan akrabnya, melansir dari ANTARA, Kamis (20/1/2022).

Ia membeberkan, biaya gratifikasi halal khususnya untuk UMK, sebelumnya mencapai Rp 3 juta sampai Rp 4 juta. Penurunan pun dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menjadi Rp 650 ribu.

Penurunan tersebut menurut Roby masih memberatkan para UKM di Benua Etam. Pasalnya walaupun sudah terjadi penurunan biaya, namun tetap tak ada aturan yang memayungi hal tersebut.

Disinggung soal apakah biaya tersebut untuk administrasi atau biaya pengecekan lokasi UMK, ia menegaskan hal tersebut merupakan persoalan lain. Karena yang utama adalah membantu UMK

"Sehingga tidak perlu pasang tarif," tegasnya.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Perempuan Motor Utama Penggerak UMKM

Seratus UMK ditarget dapat sertifikasi halal

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait