facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

IKN Pindah ke Kaltim, Masyarakat Bumi Mulawarman Disebut Menolak, Ini Tanggapan Isran Noor

Denada S Putri Sabtu, 22 Januari 2022 | 14:35 WIB

IKN Pindah ke Kaltim, Masyarakat Bumi Mulawarman Disebut Menolak, Ini Tanggapan Isran Noor
Konsep desain IKN baru di Kaltim, menerapkan filosofi Pancasila. [Dok. Kementerian PUPR]

"Apalagi saat Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara. Rakyat Kaltim sangat..."

SuaraKaltim.id - Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim, dikabarkan ditolak oleh masyarakat Bumi Mulawarman. Kabar itu berhembus kencang, tatkala nama baru untuk IKN baru mencuat.

Nusantara, merupakan nama baru dari IKN nanti. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan tak ada penolakan yang dilakukan masyarakat Benua Etam. Begitu juga usai pengesahan Undang-Undang (UU) IKN oleh DPR RI pada Selasa (18/1/2022) kemarin.

"Bahkan sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo 26 Agustus 2019 lalu, masyarakat Kaltim sudah mendukung penuh. Tidak masalah, tidak ada klaim-klaim, apalagi penolakan," tegasnya melansir dari ANTARA, Sabtu (22/1/2022)..

Ia juga menepis anggapan soal adanya wacana bahwa masyarakat Kaltim akan terpinggirkan dengan keberadaan pendatang. Khususnya dari Jakarta. Sehingga potensi penolakan muncul dari masyarakat.

Baca Juga: Terbang ke AS Hanya 2 Jam dari IKN Nusantara, Mudah-mudahan Tidak Mampir ke Kutub Utara

Menurut orang nomor satu di Kaltim itu, tak ada yang memiliki jejak nburuk dalam urusan toleransi serta keberagaman di Kaltim. Termasuk keterbukaan menerima pendatang nanti.

"Penduduk asli Kaltim itu sedikit. Yang banyak itu dari Jawa 35 persen. Baru Sulawesi 20 persen. Sisanya campur dengan suku lain, termasuk suku asli Dayak, Kutai. Campur sama Banjar dan lainnya. Mereka hidup berdampingan tidak ada masalah," ucapnya menegaskan.

Sementara soal klaim sekelompok masyarakat minta untuk dilibatkan, menurut Isran itu suatu hal yang biasa dan patut dipenuhi.

"Yang penting sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tapi yang jelas, IKN ini bukan hanya untuk Kaltim, tapi pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia. Bukan Jawa sentris, apalagi hanya Jakarta," tuturnya.

Ia menguraikan, penduduk Kaltim adalah warga yang taat terhadap perintah dan aturan negara. Sebab sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Kaltim menjadi penghasil minyak terbesar bagi republik ini dan menjadi sumber pembiayaan negara.

Baca Juga: Tolak RUU IKN, Fraksi PKS Soroti Tak Adanya Alasan Pemilihan Penajam Paser Jadi Ibu Kota Negara

Demikian juga di era 70-an, Kaltim kembali menjadi penyumbang devisa terbesar dari kayu terbesar dan termewah bagi negara.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait