SuaraKaltim.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutai Timur (Kutim) dituding keseringan dinas luar kota. Hal itu menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kutim, Asti Mazar Bulang.
Dia menyoroti banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim yang kerap melakukan program dinas luar kota.
Menurut Asti, bila staf dan struktural di OPD kerap melakukan perjalanan dinas, dikhawatirkan sejumlah program pemerintah yang telah disusun dalam APBD Perubahan 2023 justru tidak maksimal atau bahkan terbengkalai.
"Kami sepakat peningkatan SDM itu perlu. Tapi jangan sampai karena terlalu keseringan (dinas luar kota), program lain malah terbengkalai,’’ tegas Asti ketika ditemui di kantornya belum lama ini, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (22/11/2023).
Politisi Golkar ini bilang, belakangan, DPRD memang sering mendapat laporan soal ASN di Pemkab Kutim yang hobi melakukan perjalanan dinas luar kota.
Asti menegaskan, perjalanan dinas itu tak dilarang tapi dia meminta agar OPD tetap fokus dalam menjalankan seluruh program yang sudah dicanangkan pemerintah.
Jangan sampai ada program yang terbengkalai. Sebab bila ini terjadi, serapan anggaran daerah tidak dapat terserap maksimal. Juntrungnya, masyarakat jadi korban karena program yang disusun bagi mereka tak berjalan baik.
‘’Tidak dilarang, tapi sebaiknya jangan terlalu sering,’’ bebernya.
Dia meminta seluruh instansi terkait untuk bekerja maksimal dalam menyerap APBD-P 2023. Menurutnya dengan anggaran yang cukup besar, akan sangat disayangkan jika penyerapan APBD tidak dimaksimalkan.
Baca Juga:DPRD PPU Sebut Perlu Pendataan Ulang Lahan di Benuo Taka
‘’Jangan sampai anggaran menjadi silpa,’’ tandasnya.
