SuaraKaltim.id - Dalam peringatan 100 hari kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, komunitas Tumbuk Movement mengadakan diskusi terbuka yang melibatkan para pemuda Kalimantan Timur (Kaltim).
Acara ini menjadi ajang refleksi kritis terhadap kebijakan dan langkah awal pemerintahan yang berlangsung pada Jumat (17/01/2025) di Samarinda.
Diskusi yang diadakan di Wijaya Foodcourt, Jalan Juanda, ini menghadirkan tiga pembicara utama, yakni Suwardi Sagama, Direktur Pusat Studi Konstitusi Demokrasi dan Masyarakat; Prof. Aswin, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman; dan Rahmad Azazi, Founder Tirtonegoro Foundation.
Mereka memantik diskusi mengenai berbagai kebijakan kontroversial, mulai dari "Kabinet Super Gemuk," program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga isu deforestasi.
Baca Juga:Prabowo Berkantor di IKN pada 2028: Kesiapan Infrastruktur Jadi Kunci Utama
Kabinet Besar dan Beban Anggaran
Suwardi Sagama mengkritisi gemuknya kabinet Prabowo-Gibran yang melibatkan peningkatan jumlah menteri dan wakil menteri. Ia menilai langkah ini berpotensi membebani anggaran negara tanpa hasil yang signifikan.
"Gemuknya kabinet ini seperti obesitas yang berujung pada pemborosan," tegasnya, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu (19/01/2025).
Makan Bergizi Gratis (MBG): Program yang Perlu Sinkronisasi
Program MBG, yang menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak sekolah, juga menjadi sorotan. Suwardi menekankan bahwa upaya ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk perbaikan fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru.
Baca Juga:Dinilai Tidak Profesional, Ketua Bawaslu Kaltim Siap Bawa Dokumen dan Bukti ke MK
Deforestasi dan Perluasan Sawit
Sementara itu, Prof. Aswin menyoroti pernyataan kontroversial Prabowo Subianto yang menyebut deforestasi untuk perluasan perkebunan sawit tidak berbahaya.
Ia menegaskan bahwa tanaman sawit membutuhkan air dalam jumlah besar dan proses pengerjaannya berdampak serius terhadap lingkungan.
Prof. Aswin juga mengimbau pemerintah untuk memberikan ruang lebih besar kepada petani kecil melalui skema plasma yang transparan dan adil.
Diskusi ini menggambarkan semangat kritis pemuda Kaltim dalam mengawal kebijakan pemerintah. Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
