Guna menjalankan program ini, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 750 miliar, termasuk melakukan refocusing dari pos-pos yang dinilai tidak prioritas.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kaltim saat ini berada di angka 10,02 tahun, masih di bawah standar nasional 12 tahun. Melalui Gratispol, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan lama belajar masyarakat Kaltim.
“Tidak lagi hanya sampai 12 tahun anak-anak Kaltim mengenyam pendidikan, tapi sudah sampai dengan 15 tahun bahkan lebih daripada itu,” katanya.
Tak hanya difokuskan untuk wilayah Kaltim, program ini juga memberi peluang pendidikan hingga ke luar daerah bahkan ke luar negeri.
Baca Juga:Dana Jumbo Rp 750 Miliar, Pokja 30 Minta Publik Ikut Kawal Pergub Gratispol
Sebagai bagian dari pelaksanaannya, sebanyak 53 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim yang memiliki akreditasi minimal B telah diajak bekerja sama untuk mendukung program pendidikan gratis ini.
![Wali Kota Samarinda, Andi Harun. [SuaraKaltim.id/Giovanni Gilbert]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/24/26962-wali-kota-samarinda-andi-harun-suarakaltimidgiovanni-gilbert.jpg)
Samarinda Paling Siap Bangun Sekolah Rakyat, Pemkot Tunggu Koordinasi Teknis dari Pemprov
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebutkan bahwa pelaksanaan program Gratispol merupakan tanggung jawab terhadap janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye.
Meski kewenangan Pemkot hanya sampai jenjang SMP, ia tetap mendukung program tersebut.
“Ia (Rudy Mas'ud) mendorong juga kabupaten/kota agar meningkatkan akses peserta didik sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa melahirkan generasi Kaltim yang terdidik, terpelajar sampai ke jenjang S3,” kata Andi Harun yang juga menghadiri acara launching tersebut.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Siapkan Badan Pengelola Gratispol, Ini Rencana Lengkapnya!
Andi Harun menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu koordinasi teknis dari Pemprov sebelum menyusun program lanjutan di tingkat kota.
