Namun implementasinya masih sangat terbatas.
Dewan Pers juga telah mengimbau perusahaan media untuk menaati kode etik jurnalistik dalam peliputan kasus kekerasan seksual, termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan menghindari pemberitaan yang dapat memperburuk kondisi korban.
Namun, menurut Novi, belum banyak media yang menerapkan aturan tersebut secara menyeluruh.
"AJI Samarinda sendiri memiliki SOP sendiri dan Satgas sendiri. Tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi," ujarnya.
Baca Juga:Bulan Inklusi Keuangan 2024: PNM Hadirkan Akses Modal untuk Perempuan Prasejahtera di Wilayah 3T
Ia menegaskan bahwa penting bagi jurnalis perempuan untuk membentuk solidaritas kolektif, termasuk melalui pelatihan keamanan holistik dan organisasi berbasis gender di bidang media.
"UU TNI tidak menuju kebaikan. Karena banyak kasus kekerasan kepada media yang pelakunya oleh TNI. Karena, pada dasarnya jurnalis harus berpikir dengan merdeka dalam membuat sebuah pemberitaan," tegasnya.
Kedua narasumber tersebut berhasil menggugah semangat peserta diskusi untuk lebih vokal dalam menyuarakan perlindungan bagi jurnalis perempuan.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa berserikat merupakan langkah strategis agar jurnalis perempuan bisa terlindungi secara kolektif dan mampu memperjuangkan hak-hak mereka.
Perempuan Mahardhika Samarinda pun mengajak jurnalis perempuan bergabung dalam Komite Basis Jurnalis.
Baca Juga:55 Anggota DPRD Kaltim 2024-2029 Resmi Dilantik: 31 Wajah Baru Masuk, Keterwakilan Perempuan Menurun
Komite ini menjadi wadah perjuangan melawan dominasi patriarki di ruang redaksi maupun lapangan, serta mendorong penerapan SOP penanganan kekerasan seksual di institusi media.
