SuaraKaltim.id - Upaya membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hutan tak hanya menjadi bagian dari rencana tata ruang, tetapi juga ditanamkan sebagai gaya hidup bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Otorita IKN.
Salah satu wujudnya adalah penanaman pohon secara rutin dua pekan sekali di kawasan inti IKN, yang kini telah mencakup lahan seluas 80 hektare.
Hal itu disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono saat menanam pohon di Kota Nusantara, Selasa, 6 Mei 2025.
"Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari program penanaman pohon rutin dua mingguan yang dilakukan ASN OIKN. Ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota hutan," ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Rabu, 7 Mei 2025.
Baca Juga:6,6 Ton per Hektare, PPU Catat Lonjakan Panen Jelang Pemindahan IKN
Sebanyak 712 bibit pohon kembali ditanam dalam kegiatan kali ini.
Jenisnya beragam, mulai dari pohon kayu seperti mahoni, nyamplung, dan pulai, hingga pohon buah seperti manggis dan sukun.
Penanaman dilakukan oleh jajaran pimpinan OIKN, seluruh pegawai, hingga Dharma Wanita Persatuan.
“Penanaman bibit pohon ini menjadi gaya hidup kita. Dua minggu sekali kita menanam, ke depan tidak hanya di kawasan inti IKN, tapi juga sampai ke Miniatur Hutan Hujan Tropis. Kita mulai dari sekarang, sedangkan hasilnya belasan tahun ke depan,” ujar Basuki.
Sementara itu, Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri, menilai kegiatan ini sebagai proses membangun kesadaran bersama, terutama di internal ASN, untuk mencintai dan merawat lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab membangun kota hutan.
Baca Juga:Sekolah Internasional dan Kampus Mulai Dibangun di IKN
Penerapan nilai ekologis ini juga diperkuat dengan inisiatif urban farming yang dibentuk OIKN di kalangan ASN.
Selain mendukung ketahanan pangan skala rumah tangga, kegiatan ini sekaligus menambah ruang hijau di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Melalui berbagai aksi nyata ini, OIKN ingin menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga perubahan budaya dan cara hidup menuju keberlanjutan.
Demi Masa Depan IKN, Kaltim Dapat Status Khusus Penanganan Karhutla
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu wilayah dengan penanganan khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2025.
Kebijakan ini diambil menyusul posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menuntut perlindungan ekosistem secara menyeluruh demi keberlanjutan pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.
“Kalimantan Timur dimasukkan sebagai kawasan khusus karena ada IKN. Ini penting untuk menjamin perlindungan ekologis terhadap pembangunan nasional yang strategis,” kata Abdul Muhari, dikutip dari ANTARA, Selasa, 6 Mei 2025.
Kaltim menjadi tambahan terbaru dari daftar provinsi prioritas penanganan karhutla, yang sebelumnya sudah mencakup Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Keenam wilayah tersebut dikenal memiliki sejarah kebakaran lahan yang tinggi, terutama di kawasan mineral dan gambut, serta rentan mengalami peningkatan kasus saat musim kemarau.
Menurut BNPB, hampir seluruh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia—sebesar 99 persen—berasal dari aktivitas manusia. Karena itu, pendekatan mitigasi berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk menekan risiko bencana.
Abdul menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam pencegahan. Ia mengatakan, “Kita mengingatkan bahwa kerugian ekologis akibat karhutla sangat besar. Maka, semua pihak harus ikut menjaga lingkungan. Bahkan ekosistem gambut sekalipun, kalau dikelola benar, tetap bisa memberi manfaat ekonomi.”
Tren positif dalam pengendalian karhutla mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BNPB, luas area yang terbakar menurun secara signifikan—dari 1,8 juta hektare pada 2015 menjadi 1,09 juta hektare pada 2019, kemudian 614 ribu hektare pada 2023, dan hanya 72 ribu hektare pada 2024.
Dengan 2025 diperkirakan sebagai tahun basah, BNPB optimistis penurunan ini bisa dipertahankan. Terlebih, perhatian khusus juga mulai diberikan ke Kalimantan Timur sebagai bagian dari strategi nasional.
"Kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga dukungan masyarakat menjadi kunci mengatasi karhutla selama musim kemarau tahun ini yang puncaknya diperkirakan berlangsung bulan akhir Mei-Juni," kata dia.
