Sementara itu, proses rekrutmen siswa akan dilakukan secara selektif dan berbasis data.
Gus Ipul menjelaskan bahwa identifikasi calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah masing-masing, dengan dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota.
Secara nasional, lanjutnya, sudah ada sekitar 280 usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah.
Dari jumlah itu, lebih dari 300 titik telah mengajukan lahan, meskipun masih dalam proses verifikasi administrasi.
Baca Juga:IKG Kaltim Naik Tipis, Tapi Perempuan Kian Aktif di Pasar Kerja
Sementara usulan bangunan siap pakai yang bisa digunakan tahun ini tercatat hampir 100.
"Mungkin baru minggu depan untuk Kaltim bisa kita pastikan titiknya," katanya.
Gus Ipul menekankan bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara. Ini mencakup seragam, perlengkapan sekolah, asrama, serta konsumsi harian.
"BUMN menangani urusan konsumsi, sementara Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan atau perbaikan bangunan," jelasnya.
Di tingkat daerah, rencana pembangunan Sekolah Rakyat juga terus dimatangkan.
Baca Juga:Warga Samarinda Soroti Banjir Tahunan yang Tak Tertangani: Justru Makin Parah
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, menyebutkan bahwa lima titik calon lokasi tersebar di empat daerah, yaitu Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau.
