SuaraKaltim.id - Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan kembali menjadi sorotan.
Pemerintah Kota (Pemkot) menilai krisis antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bukan sekadar persoalan teknis, melainkan buah dari minimnya infrastruktur energi yang belum memadai.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa kebutuhan akan penambahan SPBU sudah sangat mendesak.
Namun, mahalnya harga lahan di perkotaan menjadi kendala utama yang menghambat masuknya investor.
Baca Juga:BBM Langka di Balikpapan, Kapal Tanker Dikonfirmasi Tiba Malam Ini
“Kalau lahannya dijual dengan harga wajar, bisa kita beli. Tapi kalau mahal, tentu sulit. Saya meminta kepada Pertamina kalau memang tidak ada investor, mohon Pertamina sebagai BUMN hadir dan mengambil peran,” kata Rahmad, disadur dari ANTARA, Sabtu, 24 Mei 2025.
Meskipun pemerintah daerah sangat berharap dukungan langsung dari Pertamina, Rahmad tetap membuka peluang luas bagi pihak swasta untuk ikut serta membangun jaringan SPBU baru.
“Perizinan bisa diurus, dan saya harap ada jaminan dari Pertamina bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali,” ucapnya.
Kelangkaan BBM jenis Pertamax yang sempat terjadi beberapa waktu lalu pun memperlihatkan lemahnya ketahanan logistik energi Balikpapan.
Distribusi yang tersendat karena alasan teknis dan ketergantungan suplai dari luar kota memperburuk situasi.
Baca Juga:Dua Hari Antre BBM, Sopir Angkot di Balikpapan: Kalau Begini, Kami Kena Imbas Juga
“Sebenarnya, BBM itu harus segera disuplai, tapi karena ada kendala teknis saya tahu, ini juga karena Pertamax kita masih didatangkan dari luar,” ujar Rahmad.
Untuk mengatasi hal itu, ia telah melakukan komunikasi langsung dengan jajaran Direksi Pertamina Pusat, guna mendorong agar Pertamax dapat diproduksi langsung di Kilang Balikpapan.
“Harapannya, dengan produksi lokal ini, kelangkaan tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Kondisi kelangkaan dan antrean panjang BBM sempat membuat aktivitas warga terganggu. Pemerintah kota pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
“Saya, atas nama pemerintah, memohon maaf kepada seluruh warga Kota Balikpapan yang dalam beberapa hari ini aktivitasnya terganggu, terutama pengguna kendaraan,” ujar Rahmad.
Saat ini, Pemkot terus memperkuat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga serta seluruh perangkat daerah terkait agar solusi jangka pendek dan panjang bisa dijalankan, termasuk penambahan unit SPBU dan Pertashop.
Sebagai gambaran, Kota Balikpapan saat ini hanya memiliki 14 SPBU aktif. Jumlah ini terpaut jauh dari Samarinda yang memiliki 34 SPBU.
“Balikpapan hanya memiliki 14 SPBU, sebagai perbandingan, Kota Samarinda memiliki 34 SPBU,” kata Asisten I Tata Pemkot Balikpapan, Zulkifli.
Merespons kondisi tersebut, Pemkot telah menyurati Komisaris Utama Pertamina pada 29 Januari 2024 untuk meminta penambahan SPBU, sebagai tindak lanjut rapat koordinasi pada 19 Desember 2023.
Upaya ini sudah mulai terlihat, dengan satu SPBU modular beroperasi di Lapangan Merdeka.
Empat SPBU modular lainnya direncanakan di Jalan Asnawi Arbain (BJBJ), Gunung Pipa, Karang Jati, dan Manggar Baru.
Tambahan lima Pertashop juga akan hadir di beberapa titik seperti Manggar, Jalan Letjen Suprapto, Lamaru, Manggar Baru, dan Sepinggan Baru.
Sementara empat SPBU reguler tengah dirancang di lokasi strategis seperti Jalan Jenderal Sudirman, Prapatan, dan Manggar.
BBM di Samarinda Aman, Tapi Andi Harun Tak Mau Ambil Risiko
Untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil di wilayahnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah proaktif dengan mengundang Pertamina dalam diskusi informal pada Jumat, 23 Mei 2025.
Inisiatif ini muncul di tengah kekhawatiran akan potensi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat nonformal, namun membahas hal-hal penting terkait distribusi dan ketersediaan BBM di lapangan.
“Sebenarnya nggak ada rapat resmi, cuma saya berinisiatif untuk kemarin mengundang beliau untuk ngobrol santai hari ini. Dalam rangka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan seperti di daerah lain,” ujarnya kepada awak media seusai pertemuan, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu, 24 Mei 2025.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 30 SPBU di Samarinda, hanya dua yang dilaporkan mengalami kekurangan stok.
Andi Harun menegaskan bahwa kondisi ini tidak dapat serta-merta dibebankan kepada pihak Pertamina, karena ada kendala lain yang bersifat internal di masing-masing SPBU.
“Secara umum kalau kita lihat data dari Pertamina, stok bahan bakar kita relatif aman kecuali 1-2 SPBU karena modalnya terbatas,” ucapnya.
Samarinda sempat membantu distribusi BBM ke Balikpapan saat daerah tersebut mengalami kelangkaan.
Namun, Andi memastikan bahwa kebijakan itu tidak menimbulkan dampak besar terhadap kebutuhan BBM di Samarinda sendiri.
“Ya kita tahu bahwa memang ada (stok BBM kita) yang diperbantukan, ada pengiriman pada saat kejadian itu. Tapi relatif tidak mempengaruhi situasi secara serius di Samarinda,” tegasnya.
Lebih dari sekadar kebutuhan lokal, Samarinda juga memiliki peran strategis dalam rantai pasok energi regional.
Andi Harun menyampaikan bahwa keberadaan kota ini sebagai simpul distribusi menuntut perhatian lebih terhadap ketersediaan energi, karena turut menopang kebutuhan daerah sekitar.
“Jadi memang posisi Samarinda itu posisi vital, karena selain kita harus menjamin stok yang ada untuk Kota Samarinda, (hal ini) juga menjadi hub untuk di beberapa daerah yang ada di sekitar Samarinda,” tutur Andi.
