SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersiap menghadirkan wajah baru pendidikan inklusif melalui pembangunan Sekolah Rakyat Samarinda, yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan konsep sekolah gratis namun berfasilitas lengkap dan modern.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyebut sekolah ini akan mulai menerima siswa baru pada Juli 2025, meskipun bangunan fisiknya masih dalam tahap pembangunan di kawasan Kecamatan Palaran.
"Bahkan Juli tahun ini pun siap menampung siswa perdana sebanyak 100 orang. Namun karena bangunan belum siap, maka siswa angkatan pertama pada Sekolah Rakyat akan menumpang di sekolah lain," ujar Asli Nuryadin disaduar dari ANTARA, Senin, 26 Mei 2025.
Didanai penuh oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan anggaran senilai Rp 285 miliar, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program nasional untuk menanggulangi kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Baca Juga:BBM di Samarinda Aman, Tapi Andi Harun Tak Mau Ambil Risiko
Konsep ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005, yang menempatkan penuntasan kemiskinan sebagai tanggung jawab Kemensos.
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat hanya akan menampung siswa jenjang SMA dari keluarga tidak mampu.
Namun, fasilitas yang ditawarkan tak kalah dari sekolah swasta bertaraf internasional: ruang belajar modern, laboratorium lengkap, dan lingkungan belajar berkualitas tinggi.
"Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo, untuk mengupayakan supaya orang miskin bisa menikmati sekolah yang mewah dengan fasilitas lengkap, laboratorium lengkap, kemudian dengan model pendidikan modern agar kualitas siswa juga meningkat," katanya.
Ke depan, kapasitas sekolah ini ditargetkan mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruhnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah di Samarinda.
Baca Juga:Hotel Baru di Samarinda Ini Punya Desain Instagramable, Cocok Buat Gen Z!
Walaupun menggunakan lahan milik Pemerintah Kota Samarinda, pengelolaan penuh berada di tangan pemerintah pusat, melalui sinergi antara Kemensos dan Kementerian Pendidikan.
"Meski namanya Sekolah Rakyat Samarinda, namun sekolah ini tidak dikelola oleh Pemkot Samarinda, namun sepenuhnya dikelola pemerintah pusat," jelas Asli, yang juga merupakan mantan Kepala Bappeda Samarinda.
Peran pemerintah kota, tambahnya, lebih pada fasilitasi lahan, dukungan teknis, serta keterlibatan karena siswa yang ditampung adalah warga Samarinda.
Lima Sekolah Rakyat Segera Dibangun di Kaltim, Fokus untuk Warga Miskin Ekstrem
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menggulirkan rencana pembangunan lima Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang setara bagi masyarakat miskin ekstrem.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, 10 Mei 2025.
"Kelayakan bangunan Sekolah Rakyat yang diusulkan ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Gus Ipul, disadur dari ANTARA, Senin, 12 Mei 2025.
Salah satu titik yang disurvei adalah kawasan SMAN 16 Samarinda, yang menjadi kandidat lokasi Sekolah Rakyat.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Kepala Sekolah SMAN 16, Abdul Rozak Fahrudin.
"Kalau semua lokasi calon Sekolah Rakyat sudah disurvei dan dipastikan layak oleh Kementerian PU, saya akan lapor ke Presiden supaya nanti menjadi prioritas untuk tahun ini," tegas Gus Ipul.
Realisasi program ini juga melibatkan berbagai instansi.
Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, berdasarkan usulan kepala daerah.
Kurikulum Sekolah Rakyat pun sedang disusun dan hampir selesai.
Sementara itu, proses rekrutmen siswa akan dilakukan secara selektif dan berbasis data.
Gus Ipul menjelaskan bahwa identifikasi calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah masing-masing, dengan dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota.
Secara nasional, lanjutnya, sudah ada sekitar 280 usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah.
Dari jumlah itu, lebih dari 300 titik telah mengajukan lahan, meskipun masih dalam proses verifikasi administrasi.
Sementara usulan bangunan siap pakai yang bisa digunakan tahun ini tercatat hampir 100.
"Mungkin baru minggu depan untuk Kaltim bisa kita pastikan titiknya," katanya.
Gus Ipul menekankan bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara. Ini mencakup seragam, perlengkapan sekolah, asrama, serta konsumsi harian.
"BUMN menangani urusan konsumsi, sementara Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan atau perbaikan bangunan," jelasnya.
Di tingkat daerah, rencana pembangunan Sekolah Rakyat juga terus dimatangkan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, menyebutkan bahwa lima titik calon lokasi tersebar di empat daerah, yaitu Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau.
"Untuk lahan provinsi di Kutai Kartanegara sudah siap seluas 8,7 hektare," ujar Rasyidi.
Menurutnya, Dinsos Kaltim masih menunggu data calon siswa dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pematangan lahan di Kukar juga telah dianggarkan melalui Dinas PU Kaltim sebesar Rp 20 miliar.
