SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mendorong optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) melalui perencanaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan arah pembangunan daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana CSR tidak tumpang tindih dengan program-program yang telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, ketika berada di Penajam, Rabu, 25 Juni 2025.
"Penggunaan dana CSR perlu disusun dengan baik," ujar Mudyat, dikutip dari ANTARA, Kamis, 26 Juni 2025.
Baca Juga:Sambut IKN, Pemprov Kaltim Gaspol Tutup Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
Ia menegaskan bahwa pengelolaan CSR harus memperhatikan skala prioritas pembangunan yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi duplikasi anggaran.
"Jadi tidak berbenturan dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah kabupaten," tambahnya.
Mudyat menjelaskan, penyusunan program CSR akan diarahkan agar memiliki tujuan yang jelas dan tepat sasaran.
Untuk itu, Pemkab PPU secara aktif mengajak pihak swasta terlibat dalam diskusi dan perencanaan bersama.
"Kami kumpulkan pimpinan perusahaan bahas bagaimana dana CSR disusun mirip APBD kecil,” katanya lagi, menggambarkan pendekatan baru yang menempatkan CSR sebagai instrumen pendukung pembangunan komplementer terhadap APBD.
Baca Juga:627 Hektare Sawah Sudah Hilang, PPU Perkuat Barikade Hadapi Alih Fungsi Lahan demi IKN
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, baik dari sektor perkebunan, pertambangan, hingga hutan tanaman industri, disebut memiliki peran penting dalam pembangunan daerah melalui kontribusi CSR mereka.
Dengan manajemen yang lebih terorganisir, Pemkab berharap dana CSR bisa memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
"Kami optimalkan dana CSR perusahaan untuk dukung pembangunan kabupaten," tutur Mudyat Noor.
HKG PKK ke-53, Bukti Kaltim Siap Jadi Wajah Budaya IKN
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah bersiap menyambut perhelatan akbar berskala nasional—peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53.
Tak hanya menjadi tuan rumah, Kaltim ingin menjadikan momentum ini sebagai etalase budaya lokal dan katalis penggerak ekonomi kerakyatan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintahan daerah saat ini tengah bekerja maksimal untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.
Menurutnya, ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang nyata untuk memperkuat jaringan antar daerah dan membuka peluang promosi ekonomi.
Hal itu disampaikan Seno Aji usai rapat koordinasi bersama kepala daerah dan perangkat Pemprov, Selasa, 24 Juni 2025.
“Kami merasa bangga Kaltim dipercaya menjadi tuan rumah. Ini kesempatan besar untuk memperkenalkan budaya lokal serta memperkuat sinergi antar instansi dan daerah,” ujar Seno Aji, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 25 Juni 2025.
Tak hanya menampilkan atraksi budaya semata, Kaltim juga melibatkan banyak pihak untuk menunjukkan keunggulan daerah secara komprehensif.
Dekranasda misalnya, akan memfasilitasi pameran produk UMKM, batik lokal, dan kerajinan tangan khas Kaltim dalam rangkaian kegiatan.
Dengan kehadiran tamu dari seluruh provinsi di Indonesia, peringatan HKG PKK ini ditargetkan memberi manfaat luas bagi sektor pariwisata dan perekonomian lokal.
“Kami ingin tamu dari berbagai provinsi bisa melihat kekayaan budaya dan potensi Kaltim secara langsung. Ini bukan hanya seremoni, tapi peluang untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Bagi Kaltim, menjadi tuan rumah bukan hanya tentang menyambut tamu, tapi juga menunjukkan kesiapan sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kuat secara identitas budaya, ekonomi lokal, dan kolaborasi antardaerah.
