SuaraKaltim.id - Komitmen Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat ekonomi lokal kini mendapat dorongan baru.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) demi mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi unggulan.
Kolaborasi ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar mampu menembus pasar ekspor.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, Rabu, 25 Juni 2025.
Baca Juga:Wujudkan Desa Mandiri di Kawasan IKN, Pemkab PPU Beri Bimtek ke BPD
“Kerja sama ini bertujuan mendorong desa-desa potensial di Kaltim agar mampu menghasilkan komoditas unggulan bernilai ekspor secara berkelanjutan, melalui peningkatan produksi, kualitas, akses pasar global, serta dukungan pembiayaan,” ujarnya, disadur dari laman resmi Portal Kaltim, Kamis, 26 Juni 2025.
Inisiatif ini sejalan dengan program Desa Devisa milik LPEI, yang memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pembiayaan ekspor kepada pelaku usaha berbasis komunitas.
Beberapa wilayah seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Mahakam Ulu (Mahulu) telah diidentifikasi memiliki keunggulan komoditas seperti kakao, rumput laut, lada, pisang, hingga produk-produk UMKM yang siap dikembangkan lebih jauh.
Lebih dari sekadar proyek ekonomi, kolaborasi ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas produk desa, memperluas pasar, serta mengangkat daya saing UMKM lokal secara berkelanjutan.
Pemerintah juga mendorong agar upaya ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau.
Baca Juga:PPU Tata Ulang Perpustakaan Desa, Siapkan Ekosistem Literasi untuk IKN
Dengan masuknya pembiayaan dari LPEI, desa-desa di Kaltim diharapkan mampu menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya tangguh secara lokal, tetapi juga berdaya saing di tingkat global.
Sekolah Rakyat Dimulai dari Samarinda, Empat Daerah Lain Masih Proses Lahan
Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional kini memasuki babak baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kota Samarinda ditetapkan sebagai daerah pertama yang akan memulai pembangunan fisik sekolah tersebut, menyusul kesiapan lahannya yang lebih unggul dibandingkan empat wilayah lain di provinsi ini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, usai mengahdiri peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Olah Bebaya, Kamis, 26 Juni 2025.
“Semua sangat bergantung pada kesiapan lahan. Jika memungkinkan, Juli ini sudah bisa mulai berkontrak,” ujar Andi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.
Sementara itu, empat usulan lain—yakni dari Pemerintah Provinsi Kaltim serta tiga kabupaten/kota (Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau)—masih dalam proses evaluasi oleh tim pusat.
Lahan-lahan yang diajukan dinilai belum sepenuhnya matang, dan pemerintah daerah diminta segera mengajukan alternatif lokasi yang lebih siap.
“Lahan yang diusulkan sebagian besar masih dalam tahap penilaian. Kami juga diminta untuk mengajukan alternatif lahan yang benar-benar siap dibangun,” tambah Andi.
Menurut Andi, langkah cepat yang diambil Samarinda membuat tim Kementerian Sosial turun langsung meninjau lokasi sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan.
Jika tidak ada kendala, kontrak pembangunan diproyeksikan bisa diteken pada Juli 2025.
Andi juga menjelaskan bahwa jika wilayah lain mampu menyelesaikan persiapan lahannya dalam waktu dua bulan ke depan, mereka masih memiliki peluang untuk memulai pembangunan tahun ini.
Jika tidak, rencana akan dialihkan ke tahun anggaran berikutnya, terutama untuk usulan yang berasal dari tingkat provinsi.
Pemerintah pusat memang mendorong agar setiap tahun ada pembangunan Sekolah Rakyat, dengan prioritas diberikan kepada wilayah yang telah siap secara teknis dan administratif.
Dalam struktur program, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengajuan usulan, sementara pemerintah provinsi bertugas mendukung daerah yang belum mendapatkan kuota.
“Sekolah rakyat mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Jika lahan sudah matang, kemungkinan SMA 16 Samarinda akan menjadi lokasi permanen, bukan lagi status rintisan,” jelas Andi.
Untuk mengimbangi percepatan pembangunan, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan rekrutmen tenaga pendidik dan pengasuh.
Proses ini akan difokuskan terlebih dahulu pada Samarinda, sebagai wilayah yang paling siap mengimplementasikan sekolah rakyat di tahun ini.
