SuaraKaltim.id - Upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Timur (Kaltim) kini masuk tahap percepatan.
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim mengandalkan peran aktif pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat yang tengah dirintis di sejumlah titik.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebutkan bahwa saat ini sudah ada tiga titik rintisan yang sedang diproses, yakni di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, dan SMA Negeri 16 Samarinda.
Hal itu disampaikan Andi saat berada di Samarinda, Kamis, 10 Juli 2025.
Baca Juga:Dari Samarinda ke IKN: Kaltim Jawab Kepercayaan Pusat Lewat Rakernas PKK
"Yang sudah lebih maju perkembangannya adalah Sekolah Rakyat di BPMP, siswanya sudah ada yang direkrut dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan," kata Andi disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Untuk rintisan di BPMP, kapasitas awal ditargetkan 100 siswa: masing-masing 50 untuk jenjang SMP dan SMA.
Dua rombongan belajar per jenjang disiapkan untuk memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025, sementara dua titik lainnya dijadwalkan menyusul pada 18 Juli.
Andi juga mengungkapkan bahwa SMA Negeri 16 Samarinda saat ini masih menunggu penyelesaian sarana-prasarana yang ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami telah berkoordinasi intensif. Insyaallah paling lambat Jumat (11/7), pihak Kementerian PU mulai mempersiapkan kelas dan sarana prasarana di lokasi SMAN 16 Samarinda," ujarnya.
Baca Juga:Dekat IKN, Desa Giri Mukti Tunjukkan Potensi Jadi Sentra Hortikultura Kaltim
Dalam proses penjaringan siswa, Dinsos menggandeng pendamping PKH untuk turun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi calon siswa, melakukan verifikasi, validasi, serta memastikan kesiapan orang tua untuk anaknya mengikuti sistem asrama penuh.
Meski begitu, Andi mengakui bahwa perekrutan peserta didik tingkat SD masih menjadi tantangan tersendiri.
"Pengalaman di Samarinda maupun provinsi, calon siswa SD masih sulit didapatkan. Sebagian besar minat masih terpusat di jenjang SMP dan SMA," jelasnya.
Kondisi ini, tambahnya, tak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga menjadi pembahasan tingkat nasional. Dari 100 titik Sekolah Rakyat tahap awal, hanya tiga daerah yang mengusulkan jenjang SD.
Untuk mengatasi tantangan ini, pihaknya akan menyasar kelompok rentan lainnya.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin, bahkan akan mendekati Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk mengisi kuota, terutama bagi mereka yang putus sekolah," tambahnya.
Terkait kebutuhan tenaga pendidik, Andi memastikan sudah ada dukungan dari pemerintah pusat.
"Pusat sudah mulai merekrut guru secara nasional. Nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang akan berkoordinasi untuk penempatan guru di sini," ujarnya lagi.
Andi menegaskan, seluruh peserta didik nantinya wajib terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai syarat utama agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang tepat.
Tanah Borneo, Energi Nusantara: Kalimantan Topang 70 Persen Listrik Nasional
Pulau Kalimantan memegang peran sentral dalam peta energi nasional Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, 70 persen pasokan batu bara nasional berasal dari pulau ini, menjadikannya pilar utama pembangkit listrik di Tanah Air.
Fakta ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati, dalam kegiatan Roadshow APBI/ICMA Edisi Kalimantan di Samarinda, Rabu, 9 Juli 2025.
"Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56 persen untuk bauran energi nasional," kata Siti, disadur dari ANTARA, Kamis, 10 Juli 2025.
Ia menegaskan pentingnya rasa syukur atas kekayaan sumber daya ini—namun bukan dengan eksploitasi serampangan, melainkan melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.
Siti mengungkapkan, 50 hingga 60 persen pembangkit listrik di Indonesia masih sangat tergantung pada batu bara, dan 70 persen dari pasokan itu berasal dari Kalimantan.
Dengan demikian, sumber energi terbesar Indonesia pada dasarnya bertumpu pada tanah Borneo.
Pada 2024, target produksi batu bara nasional dipatok 710 juta ton.
Namun realisasinya justru melampaui target, yakni mencapai 836,1 juta ton atau 117,76 persen, dengan nilai ekspor mencapai 37,77 miliar dolar AS.
Adapun pada 2025, target kembali dinaikkan menjadi 739,67 juta ton, dan hingga Mei 2025, realisasi produksi telah mencapai 357,6 juta ton dengan nilai 12,35 miliar dolar AS.
Siti menyoroti pentingnya peran batu bara bukan hanya bagi industri, tapi juga kehidupan sehari-hari.
"Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Misalnya di acara ini tiba-tiba listrik padam, pasti acara terganggu. Kita buka komputer atau laptop juga butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik," ujarnya menggambarkan.
Dari sisi penerimaan negara, sektor PNBP minerba menyumbang Rp 140,46 triliun pada 2024, atau 52 persen dari total PNBP Kementerian ESDM, melebihi target sebesar 123,75 persen.
"Minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia Emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggungjawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan," tegas Siti.
Sementara itu, Ketua Umum APBI, Priyadi, mengungkapkan bahwa industri batu bara kini menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.
"Di triwulan satu harga masih aman, namun di triwulan dua harga anjlok akibat kondisi global. Kami tidak bisa memprediksi fluktuasi batu bara," ujarnya.
Data dari Refinitiv menunjukkan bahwa pada perdagangan Senin, 7 Juli 2025, harga batu bara dunia turun ke posisi 109,75 dolar AS per ton, atau melemah 1 persen, memperpanjang tren negatif selama tiga hari berturut-turut.
