SuaraKaltim.id - Antusiasme warga Balikpapan terhadap layanan kesehatan gratis yang digelar dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) dan HUT ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) melonjak tajam.
Pemeriksaan massal yang dipusatkan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome ini ditargetkan menjangkau setidaknya 5.000 peserta selama tiga hari pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiyati, saat ditemui di sela kegiatan, Kamis, 10 Juli 2025.
“Target 5.000 peserta tersebut bisa saja terlampaui apabila animo masyarakat terus meningkat dari hari ke hari,” ujarnya, disadur dari ANTARA, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Baca Juga:16 Kebakaran di 6 Bulan, Pemkab Kutai Barat Serukan Warga Lebih Waspada
Momentum ini tak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tapi juga diikuti para kader kesehatan di Balikpapan.
Menurut Alwiyati, sejak hari pertama pelaksanaan, ribuan warga berdatangan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma.
“Kemarin itu sudah ada 1.000 orang yang menikmati pelayanan ini, untuk hari ini atau di hari kedua masih berjalan,” lanjutnya.
Pelayanan dibuka dalam dua sesi per hari, dengan waktu operasional lebih panjang di hari kedua dan ketiga.
Hari pertama hanya berlangsung hingga pukul 12.00 WITA, sedangkan Kamis dan Jumat diperpanjang hingga pukul 16.00 WITA.
Baca Juga:Tak Hanya Gratispol, Kaltim Siapkan 1.000 Sertifikat Konstruksi untuk Warganya
“Hari ini atau hari kedua dibagi dua sesi. Ada tim yang bertugas dari pagi sampai jam 12.00 WITA, lalu digantikan oleh tim berikutnya dari jam 13.00 WITA hingga jam 16.00 WITA,” ungkap Alwiyati.
Sekitar 200 tenaga kesehatan dikerahkan setiap hari untuk memastikan layanan berjalan maksimal. Pemeriksaan yang disediakan mencakup layanan umum, pemeriksaan gula darah, tensi, hingga konsultasi medis.
Menariknya, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian kacamata gratis kepada warga yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan mata di fasilitas kesehatan.
“Target kita untuk pembagian kacamata juga sudah penuh. Bagi yang telah menjalani pemeriksaan pendahuluan, kacamatanya langsung kami bagikan. Kegiatan ini masih berlangsung sampai tiga hari ke depan,” jelasnya.
Hingga hari pertama saja, Dinkes telah membagikan kacamata kepada 800 warga yang telah terdaftar dalam program tersebut.
Pemerintah berharap momentum ini dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin.
“Kami ingin masyarakat makin sadar pentingnya kesehatan, dan kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap warganya,” pungkas Alwiyati.
Pendamping PKH Jadi Garda Depan Sekolah Rakyat di Kaltim
Upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Timur (Kaltim) kini masuk tahap percepatan.
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim mengandalkan peran aktif pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat yang tengah dirintis di sejumlah titik.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebutkan bahwa saat ini sudah ada tiga titik rintisan yang sedang diproses, yakni di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, dan SMA Negeri 16 Samarinda.
Hal itu disampaikan Andi saat berada di Samarinda, Kamis, 10 Juli 2025.
"Yang sudah lebih maju perkembangannya adalah Sekolah Rakyat di BPMP, siswanya sudah ada yang direkrut dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan," kata Andi disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Untuk rintisan di BPMP, kapasitas awal ditargetkan 100 siswa: masing-masing 50 untuk jenjang SMP dan SMA.
Dua rombongan belajar per jenjang disiapkan untuk memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025, sementara dua titik lainnya dijadwalkan menyusul pada 18 Juli.
Andi juga mengungkapkan bahwa SMA Negeri 16 Samarinda saat ini masih menunggu penyelesaian sarana-prasarana yang ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami telah berkoordinasi intensif. Insyaallah paling lambat Jumat (11/7), pihak Kementerian PU mulai mempersiapkan kelas dan sarana prasarana di lokasi SMAN 16 Samarinda," ujarnya.
Dalam proses penjaringan siswa, Dinsos menggandeng pendamping PKH untuk turun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi calon siswa, melakukan verifikasi, validasi, serta memastikan kesiapan orang tua untuk anaknya mengikuti sistem asrama penuh.
Meski begitu, Andi mengakui bahwa perekrutan peserta didik tingkat SD masih menjadi tantangan tersendiri.
"Pengalaman di Samarinda maupun provinsi, calon siswa SD masih sulit didapatkan. Sebagian besar minat masih terpusat di jenjang SMP dan SMA," jelasnya.
Kondisi ini, tambahnya, tak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga menjadi pembahasan tingkat nasional. Dari 100 titik Sekolah Rakyat tahap awal, hanya tiga daerah yang mengusulkan jenjang SD.
Untuk mengatasi tantangan ini, pihaknya akan menyasar kelompok rentan lainnya.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin, bahkan akan mendekati Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk mengisi kuota, terutama bagi mereka yang putus sekolah," tambahnya.
Terkait kebutuhan tenaga pendidik, Andi memastikan sudah ada dukungan dari pemerintah pusat.
"Pusat sudah mulai merekrut guru secara nasional. Nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang akan berkoordinasi untuk penempatan guru di sini," ujarnya lagi.
Andi menegaskan, seluruh peserta didik nantinya wajib terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai syarat utama agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang tepat.
