SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan manusia berbasis keadilan dengan menjadikan mahasiswa dari daerah tertinggal sebagai fokus utama dalam distribusi beasiswa strategis Gratispol.
Mahasiswa asal Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar) kini diprioritaskan untuk memperoleh akses pendidikan tinggi berkualitas.
Langkah ini diyakini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, terutama di daerah dengan angka kemiskinan relatif tinggi.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, saat berada di Samarinda, Jumat, 11 Juli 2025.
Baca Juga:GratisPol Dinilai Elitis, Sosiolog: Semangat Awal Program Kini Makin Kabur
“Mahasiswa dari Mahulu dan Kubar menjadi perhatian utama. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengangkat taraf hidup mereka,” ujar Dasmiah, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 13 Juli 2025.
Tak hanya untuk mendukung prestasi akademik, skema ini juga diarahkan untuk melahirkan SDM unggul yang kelak dapat kembali membangun daerah asal mereka. Untuk itu,
Gratispol bagi mahasiswa luar provinsi diberikan secara selektif, salah satunya hanya kepada yang diterima di 10 perguruan tinggi negeri terbaik seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), atau yang menempuh studi di bidang-bidang strategis yang belum tersedia di Kaltim.
“Harapannya, ilmu yang mereka peroleh bisa dibawa pulang dan dimanfaatkan untuk membangun daerah asal,” jelas Dasmiah.
Pemprov juga menjaga akuntabilitas program ini melalui sistem evaluasi berkala. Setiap semester, capaian akademik para penerima akan ditinjau.
Baca Juga:GratisPol Mulai Bergulir, BOSDa dan Seragam Akan Dibagikan Bertahap
Bila tidak memenuhi standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), maka bantuan akan dihentikan secara otomatis.
“Ini murni beasiswa berbasis prestasi dan tanggung jawab. Kalau IPK turun, otomatis tidak bisa lanjut,” tegas Dasmiah.
Di sisi lain, Dasmiah juga mengajak mahasiswa untuk lebih mempertimbangkan kampus-kampus lokal sebagai pilihan utama.
Selain untuk membangun kepercayaan terhadap kualitas pendidikan tinggi di Kaltim, langkah ini juga diyakini mampu memperkuat kapasitas institusi pendidikan di daerah.
Tahun ini, Pemprov Kaltim menetapkan kuota 857 penerima Gratispol untuk mahasiswa luar provinsi dan 89 untuk studi luar negeri.
Pada 2026 mendatang, target tersebut akan ditingkatkan menjadi masing-masing 892 dan 133 orang.
Rp 700 Miliar untuk Pendidikan, Pemprov Kaltim Perkuat Sekolah Swasta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan perhatian serius terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah swasta, khususnya tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang kerap menghadapi tantangan finansial lebih besar dibanding sekolah negeri.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), langkah konkret pun diambil dengan meningkatkan alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, saat ditemui di Samarinda, Sabtu, 12 Juli 2025.
“Pemerintah provinsi tetap hadir memberikan dukungan finansial bagi sekolah swasta melalui peningkatan bantuan operasional,” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 13 Juli 2025.
Ia menyebutkan bahwa saat ini, pemerintah telah menyamakan standar pemberian BOSP antara sekolah negeri dan swasta.
Namun dalam praktiknya, sekolah swasta masih menanggung beban biaya tambahan yang cukup besar, terutama untuk menggaji tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak ditanggung langsung oleh pemerintah.
“Kalau di sekolah negeri, sudah tidak diperkenankan memungut SPP. Tapi di sekolah swasta, kita hadir dengan standar BOSP yang sama untuk meringankan beban mereka,” jelas Surasa.
Mengenai penarikan biaya tambahan oleh sekolah swasta, Surasa menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi domain kewenangan yayasan masing-masing, karena ada kebutuhan operasional di luar cakupan BOSP, terutama terkait honor pegawai.
Meski diakui bahwa ruang fiskal pemerintah daerah terbatas, komitmen untuk memperkuat layanan pendidikan tetap diutamakan.
Salah satu bentuknya adalah pengalokasian dana sebesar Rp700 miliar dalam APBD 2025, yang akan digunakan untuk beragam program pendidikan.
Dana tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan BOSP, penyediaan seragam gratis bagi siswa, serta pemberian insentif bagi para guru.
“Komitmen pemerintah provinsi adalah dengan menaikkan bantuan operasional satuan pendidikan agar siswa, khususnya di sekolah swasta, tetap bisa mengakses pendidikan tanpa beban biaya yang berlebihan,” pungkasnya.
