SuaraKaltim.id - Mengantisipasi tantangan keamanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah dibangun sebagai kota masa depan Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai merancang pembentukan satuan khusus berbasis teknologi modern: Polres Kota Kawasan IKN.
Inisiatif ini menandai transformasi kelembagaan Polri menuju sistem keamanan berbasis smart city, menyusul kompleksitas geografis dan sosial kawasan yang dirancang menjadi pusat pemerintahan nasional hingga 2045.
"Pembentukan Polres Kota Kawasan IKN merupakan bentuk kesiapan kelembagaan Polri menghadapi tantangan baru di wilayah IKN yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks hingga tahun 2045," ujar Kapolda Kaltim, Irjen Pol. Endar Priantoro, saat diskusi di Samarinda, Jumat.
Konsep pengamanan berbasis teknologi ini dijabarkan secara lebih rinci oleh Kapolda dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula Wiratama Polresta Samarinda.
Baca Juga:Ancaman di Balik Megaproyek IKN: Tambang Ilegal Tak Bisa Dianggap Sepele
Endar menyebut pendekatan konvensional tak lagi relevan dengan ekosistem IKN yang terintegrasi digital.
Menurutnya, sistem pengawasan pintar seperti smart surveillance, pemantauan lalu lintas digital, serta penguatan sistem keamanan siber menjadi pondasi utama dalam mewujudkan stabilitas kawasan IKN.
"Sistem keamanan di IKN tidak bisa lagi dijalankan secara konvensional," tegasnya, seraya menekankan bahwa sinergi antara infrastruktur teknologi dan kehadiran fisik aparat tetap dibutuhkan secara seimbang.
Tak hanya membentuk Polres baru, penguatan fungsi Polsek di wilayah penyangga IKN juga menjadi prioritas.
Langkah ini diyakini mampu memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, terutama di titik-titik yang dinilai rawan.
Baca Juga:Sebagian Wilayah Masuk IKN, PPU Wajibkan Ritel Ketat Awasi Berat Beras
"Koordinasi yang terbangun baik sejak tahap perencanaan akan memudahkan penanganan masalah keamanan, termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di ibu kota negara yang baru nantinya," jelas Irjen Endar.
Menurutnya, rancangan Polres Khusus IKN bukan sekadar respons taktis terhadap perubahan struktur wilayah, tapi juga bagian dari reformasi struktural dan digital Polri untuk memastikan bahwa IKN tak hanya efisien sebagai pusat birokrasi, tapi juga aman, adaptif, dan humanis bagi seluruh penghuninya.
"Ini adalah langkah fundamental untuk memastikan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang efisien, tetapi juga menjadi kota yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya," tandas Kapolda.
Tol Akses IKN Dikebut, Pengadaan Lahan Jadi Fokus Evaluasi BPN Kaltim
Pembangunan infrastruktur menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali mendapat perhatian serius.
Kali ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya melalui evaluasi mendalam terhadap proses pengadaan tanah untuk jalur tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
Evaluasi tersebut tak hanya menyasar aspek teknis, tapi juga menyangkut harmonisasi antarinstansi yang terlibat.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Kaltim, Fahmi Nasrullah, dalam rapat evaluasi di Balikpapan, menyampaikan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam proses ini.
Hal itu disampaikan Fahmi saat memimpin rapat di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Jumat, 25 Juli 2025.
“Saya harap kita dapat melakukan konsolidasi kegiatan dengan beberapa sektor yang berkaitan, seperti Kementerian Agama dan PLN, yang kebetulan aset-asetnya termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah,” ujar Fahmi disadur dari ANTARA, Minggu, 27 Juli 2025.
Rapat tersebut turut dihadiri secara daring oleh Kepala Kanwil BPN Kaltim, Deni Ahmad Hidayat.
Tujuan utamanya adalah memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian pengadaan lahan, sebagai fondasi penting sebelum pelaksanaan konstruksi jalan tol.
Jaringan jalan tol yang sedang dibangun merupakan urat nadi utama untuk membuka akses dari Balikpapan ke IKN.
Ruas-ruas yang sedang digarap meliputi Seksi 3A (Karangjoang–KKT Kariangau), Seksi 3B (KKT Kariangau–Simpang Tempadung), dan Seksi 5A (Simpang Tempadung–Jembatan Pulau Balang), yang nantinya akan terkoneksi dengan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) di KM 8 Kariangau.
Beberapa bagian tol sudah mulai difungsikan, antara lain Seksi 3A dan 3B serta sebagian Seksi 5A.
Jika keseluruhan jalan tol selesai, waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN diperkirakan hanya sekitar satu setengah jam—mengurangi secara signifikan beban lalu lintas dan mendukung kelancaran logistik.
Fahmi menegaskan, proses pengadaan lahan harus dikelola secara efisien, tepat waktu, dan berorientasi pada sinergi jangka panjang.
“Rapat ini menjadi bagian penguatan koordinasi dan pemantauan progres di lapangan untuk menjamin ketepatan waktu dan efisiensi proses pengadaan tanah sebagai pondasi awal pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan seluruh jaringan tol menuju IKN dapat diselesaikan pada 2027.
Keberhasilan pengadaan lahan menjadi kunci agar target tersebut tercapai tepat waktu dan tanpa hambatan.
