Tahun ini alokasi dana untuk mahasiswa baru diperkirakan Rp 750 miliar, namun pada 2026 nilainya bisa melonjak hingga Rp 1,2 triliun.
“Kalau sekarang saja berat, bagaimana nanti? Ini program ambisius. Tanpa jaminan pendanaan yang stabil, implementasinya bisa goyah,” ucap Purwadi.
Pembangunan jalan strategis di perbatasan Mahakam Ulu pun berisiko terhenti.
Gubernur sebelumnya menyebut kebutuhan tembusan jalan ke Mahulu saja mencapai Rp 200 miliar.
Baca Juga:Mahulu dan Kubar Prioritas: Gratispol Jadi Alat Pemerataan Pendidikan Kaltim
DPRD: Sudah Masuk Fase Krisis
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai kondisi fiskal daerah saat ini sudah mengkhawatirkan.
“Kita ini sudah masuk fase yang tidak baik-baik saja. Tahun ini pemotongan 50 persen, tahun depan bisa 75 persen. Banyak daerah akan terdampak, termasuk potensi keterlambatan pembayaran gaji ASN,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi memburuknya kondisi fiskal kabupaten/kota akibat terpangkasnya bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi.
Karena itu, Hasanuddin mendorong daerah menggali lebih banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga:Bukan Tanpa Alasan, DPRD Kaltim Ungkap Kendala Realisasi Gratispol
“Kita harus mulai berani berdiri sendiri. Jangan bergantung pada pusat. Ada potensi PAD yang belum digarap serius. Regulasi perlu diperbaiki agar bisa ditagih,” tegasnya.
Sekda: Masih Tunggu Arahan Pusat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sendiri mengaku belum menerima rincian teknis pemotongan TKD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut langkah penyesuaian belum bisa dilakukan sebelum ada arahan lebih jelas.
“Kami belum terima penjelasan lengkap. Tanpa itu, kami tidak bisa memastikan dampak langsung terhadap program-program pembangunan,” ujarnya.
Sri menambahkan, sebagian pengurangan TKD 2025 juga dialokasikan untuk menutup kekurangan tahun 2024.
