SuaraKaltim.id - Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tadi malam diwarnai interupsi dari Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle.
Ia menyoroti rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp 50 miliar untuk PT Migas Mandiri Pratama (MMP) yang menurutnya belum disertai kejelasan rencana bisnis maupun proyeksi keuntungan.
"Ada beberapa hal yang menggelitik bagi kami, terutama mengenai pengeluaran pembiayaan penyertaan modal sebesar kurang lebih Rp 50 miliar rupiah, yang diperuntukan PT Migas Mandiri Pratama (MMP)," sebutnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 15 September 2025.
Sabaruddin menegaskan, pengalaman pahit kasus korupsi DBON Kaltim harus menjadi pelajaran berharga.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Perjuangkan DBH, Angkat Isu Beban Ekologis dan Sosial
Ia mengingatkan agar proses penganggaran tidak lagi dilakukan secara tertutup, melainkan terbuka dan transparan.
Dengan begitu, risiko masalah hukum dapat dihindari.
Legislator Gerindra itu mengaku mendukung kebijakan pemerintah, tetapi meminta kejelasan khusus terkait investasi daerah.
"Kami sangat meminta kepada pimpinan agar sebelum mengeluarkan keputusan, hal tersebut terlebih dahulu dibahas secara detail di komisi yang bersangkutan," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan arah penggunaan anggaran tersebut jelas dan berpihak pada kepentingan publik.
Baca Juga:Samarinda dan Balikpapan Jadi Episentrum Lonjakan Kasus HIV di Kaltim
"Pendisiplinan soal pengelolaan anggaran itu penting. Kami meminta agar diberikan pemaparan secara akuntabel dan bertanggung jawab kepada Komisi II, serta kepada masyarakat Kalimantan Timur," tutupnya.
