- Lari, Donasi, dan Gotong Royong: Semangat Road to Give 2025 Balikpapa
- Infrastruktur Modern KKT Perkuat Keyakinan Investor di IKN
- Lahan 5.298 Meter Persegi Jadi Sengketa, Masa Depan RSHD Samarinda Tak Jelas
SuaraKaltim.id - Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada Jumat, 19 September 2025, terkait perkara wanprestasi tanah di kawasan Kariangau, Balikpapan Barat.
Agenda ini turut dihadiri oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Balikpapan serta kuasa hukum Penggugat, Dr. Dave David Tedjokusumo dan James Jusuf Tedjokusumo dari KANTOR HUKUM TBROTHERS & ASSOCIATES.
Usai sidang, Dr. Dave dan James menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang diambil pengadilan maupun kantor pertanahan.
Mereka menilai adanya PS dalam perkara wanprestasi merupakan hal yang jarang dilakukan, sehingga patut diapresiasi.
Baca Juga:Samarinda dan Balikpapan Jadi Episentrum Lonjakan Kasus HIV di Kaltim
“Kami sangat mengapresiasi PN Balikpapan dan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atas kinerja yang baik dan luar biasa. Permohonan kami untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat telah dikabulkan, padahal secara umum dalam gugatan wanprestasi, agenda ini tidak lazim dilakukan,” ujar pria yang memiliki gelar lengkap S.H., M.H., MCE., CPS., ini.
Menurutnya, dikabulkannya pemeriksaan lapangan menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menggali fakta hukum.
Hal ini dinilai penting agar proses persidangan berlangsung objektif, transparan, dan adil.
Meski berlangsung kondusif, kuasa hukum menyayangkan adanya hambatan di lokasi.
James menuturkan bahwa karyawan dari pihak Tergugat IV diduga menghalangi penunjukan batas tanah yang dilakukan bersama pihak Kantor Pertanahan.
Baca Juga:Gerbang IKN Harus Kondusif, Pemkot Balikpapan Siap Jalankan Arahan Mendagri
“Ada sedikit kendala di lapangan. Karyawan dari Tergugat IV melakukan penghalangan terhadap proses penunjukan batas tanah oleh Klien kami. Hal tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Tergugat IV, yang secara sepihak menyatakan bahwa sebagian area yang menjadi objek pemeriksaan adalah hak milik mereka,” jelas James.
Tim kuasa hukum menegaskan, objek tanah yang disengketakan sudah tercantum jelas dalam peta bidang tanah dalam sertipikat yang dijadikan acuan.
Mereka berharap insiden itu bisa dicatat resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang disusun oleh Kantor Pertanahan.
Dr. Dave menambahkan, mereka juga meminta perhatian dari berbagai pihak agar jalannya perkara benar-benar dikawal.
“Kami memohon atensi dari Ketua PN Balikpapan, juga kedepannya dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar proses peradilan ini dikawal dengan baik. Harapan kami tentu agar putusan yang dijatuhkan nantinya benar-benar memenuhi rasa keadilan dan berpihak pada kebenaran,” tegasnya.
Selain itu, mereka turut mengajak Menteri ATR/BPN serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan untuk memastikan penyusunan Berita Acara PS mencerminkan kondisi lapangan yang sesuai dengan data yuridis.
“Kami berharap agar hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Setempat nantinya dapat benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan sesuai dengan data yuridis, terutama peta bidang tanah yang selama ini menjadi dasar klaim hak oleh Klien kami,” pungkas James.
Perkara tanah di kawasan industri Balikpapan Barat ini disebut memiliki nilai strategis tinggi dan kompleksitas besar.
Sidang lanjutan dijadwalkan kembali dalam waktu dekat, sementara kuasa hukum menegaskan akan terus mengawal hingga tuntas demi keadilan dan kepastian hukum bagi klien mereka.
