SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana akan melakukan pengadaan transportasi massal Bius Rapid Transit (BRT) di wilayahnya. Perencanaan itu sudah ada sejak 2023 lalu.
Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda sendiri ingin mengadakan transportasi BRT seperti yang diterapkan di Jakarta, Banjarmasin dan Yogyakarta.
Kabarnya, bus-bus itu akan beroperasi di 7 jurusan. Beberapa halte di Samarinda akan menjadi penghubung untuk pemberhentian.
Tak seperti Trans Jakarta, bus-bus nantinya berjalan tanpa jalur pribadi. Melainkan menggunakan jalan umum sama dengan kendaraan lain.
Ukuran bus katanya 3/4 alias sama dengan medium bus. Angkot juga akan menjadi penunjang di Samarinda.
Dishub menuturkan, rencana itu akan direalisasikan tahun ini. Sayangnya, karena satu dan lain hal, perencanaan diundur jadi tahun depan
Tak berhenti di situ, Dishub Samarinda juga belajar ke beberapa daerah untuk bisa menerapkan BRT. Keputusan baru dibuat, menggunakan opsi beli layanan.
Akan ada pihak ketiga yang menjadi operator. Sementara Dishub bekerja sebagai regulator yang mengawasi. Ini juga akan menghemat biaya, tak perlu beli dan merawat bus sendiri.
Namun, kekurangannya, anggarannya fantastis. Ada 3 opsi anggaran. Opsi penerapan pertama, 2 trayek dengan anggaran Rp 25 sampai Rp 30 miliar. Opsi kedua 4 trayek, dengan anggaran Rp 50 miliar.
Baca Juga: Aroma Busuk Sampah di Pattimura Bontang Buat Pengguna Jalan Terancam, DLH Beri Efek Jera
Lalu 7 trayek penuh dengan anggaran Rp 110 miliar. Sementara Wali Kota Samarinda Andi Harun menolak dengan sistem beli layanan. Alasannya tidak ekonomis.
Lebih baik kalau punya bus sendiri dan dikelola sendiri. Meski repot namun biaya yang dikeluarkan tak banyak.
Tanggapan DPRD Samarinda
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Anhar merasa tidak ada masalah jika pemerintah ingin mengadakan transportasi massal berbasis BRT. Termasuk sistem mana yang mau dipakai.
Menurut Anhar baik itu menggunakan sistem beli layanan maupun memiliki dan mengelola bus sendiri, keduanya tetap memiliki konsekuensi atau plus dan minus sendiri. Sehingga harus dengan kajian yang jelas.
“Kalau saya sih, konsepnya mau gimanapun terserah yang mana yang bagus,” jelasnya, dihubungi melalui panggilan telepon, Selasa (18/06/2024).
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
Lewat #YokKitaGAS, BRI Ajak Pengunjung MotoGP Mandalika Peduli Lingkungan
-
BRI Kembali Jadi Merek Paling Bernilai di Indonesia, Bukti Konsistensi Jaga Kepercayaan Nasabah
-
Bukan Tenggelam, Pria Tewas di Sungai Mahakam Ternyata Korban Pengeroyokan
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Sakit ISPA dan Demam Berdarah
-
Dukung Gelaran MotoGP Mandalika Berkelanjutan, BRI Perkuat Waste Management Melalui BRI Peduli