64 Ribu Wisatawan Kunjungi IKN, Balikpapan Jadi Titik Transit Utama

"Meskipun begitu, operator yang masih berjalan mencatat okupansi tinggi, menunjukkan tingginya minat wisatawan terhadap wisata laut menuju IKN," tambahnya.

Tahap II Pembangunan IKN Dimulai, Pemerintah Gelontorkan Rp 48,8 Triliun dari APBN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Tahap II pembangunan untuk periode 2025–2029 telah resmi dimulai, menandai kelanjutan upaya menjadikan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional.

"Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," ujar Basuki dalam keterangan resmi Humas OIKN yang diterima di Samarinda, Rabu (16/04/2025).

Dalam tahap ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 48,8 triliun dari APBN.

Anggaran tersebut difokuskan pada penyelesaian berbagai infrastruktur strategis, termasuk kompleks legislatif, yudikatif, serta pengembangan ekosistem pendukung dan pembukaan akses menuju Wilayah Perencanaan (WP) 2 IKN.

Tak hanya pembangunan baru, anggaran itu juga mencakup kebutuhan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang telah rampung.

Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat keberlanjutan dan kualitas aset perlu dijaga secara konsisten.

Baca Juga: Bandara IKN Rampung, Siap Beroperasi Tapi Terbatas

Di luar APBN, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga menjadi pendorong utama pembangunan.

Melalui KPBU, disiapkan pendanaan sebesar Rp 60,93 triliun, yang akan digunakan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, jalan, serta jaringan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di KIPP.

Tak ketinggalan, proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga masuk dalam rencana KPBU.

Guna memastikan sinergi antar-lembaga berjalan optimal, OIKN menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Selasa (15/04/2025).

Pertemuan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, konsultan, dan para pelaku konstruksi, serta digelar di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko 3, KIPP Nusantara.

Agenda tersebut menjadi forum strategis untuk mempererat koordinasi lintas sektor serta mengevaluasi seluruh proyek—baik yang telah selesai, sedang berlangsung, maupun yang akan segera dikerjakan.