SuaraKaltim.id - Kenaikan harga minyak yang terjadi di beberapa wilayah di Kaltim, tentu mendapatkan protes besar dari masyarakat, khususnya ibu rumah tangga (IRT). Bahkan, tak hanya IRT, suara sumbang juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Bakhtiar Wakkang.
Ia mengaku heran dengan harga komoditi tersebut yang menjadi mahal di pasaran, padahal industri pengolahan minyak kelapa sawit ada di Bontang Lestari. Menurut politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, seharusnya kehadiran pabrik minyak goreng di Bontang berdampak dengan harga yang terjangkau.
Alasan dari ucapannya itu karena menurutnya, biaya distribusi bisa jauh lebih hemat. Sebab, hanya dalam 1 wilayah. Di samping itu, sudah sewajarnya masyarakat mendapat prioritas karena berdampingan dengan industri.
Pria yang akrab disapa BW ini mengatakan, pemerintah bisa minta agar PT Energi Unggul Persada memberikan sedikit produksinya untuk pelaku UMKM. Lalu, minyak nantinya akan dikemas oleh para pelaku usaha lokal, kemudian dipasarkan ke masyarakat.
Baca Juga:Polisi Amankan Mobil Box Isi Miras Ilegal dari Toko di Bontang, Nota Pembelian Rp 78 Juta
"Tidak perlu banyak, misalnya perusahan bisa berikan 10 persen dan diberikan gratis kepada masyarakat sekitar," ungkapnya melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (26/12/2021).
Dengan skema itu, lanjutnya, ada manfaat ganda yang diterima. Yakni, ketersediaan stok aman sehingga harga tetap terjangkau. Kemudian, mendorong penciptaan lapangan usaha baru bagi tenaga kerja, khususnya di wilayah Bontang.
"Jauh-jauh hari sebelum minyak naik harganya saya sudah berikan pendapat saya dalam rapat Paripurna. Namun, nyatanya saat ini harga sudah naik dan masyarakat semakin tercekik," katanya.
Sisakan Jalan Rusak
Selama ini kontribusi paling 'besar' yang dirasakan oleh masyarakat hanya jalan rusak parah dari aktivitas industri di Bontang Lestari. Hal itu disorot oleh BW.
Baca Juga:Di 5 Instansi Belasan Pegawai Bontang Positif Narkoba, Dugaan Transaksi Aktif Ada di Dinas
Baginya, perusahaan harusnya bisa berkontribusi nyata untuk kemajuan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Mereka produksi dan hasilnya di expor. Sedangkan masyarakat hanya nikmati jalanan rusak," ujarnya.
Belum Bisa Sekarang, Mungkin ke Depan
Tanggapan lain diberikan oleh Asisten Manager External Relations, PT EUP Bontang, Jayadi. Ia mengaku, saat ini belum bisa melakukan pemberian hasil produksi minyak curah itu kepada masyarakat.
Karena, saat ini pihak PT EUP memiliki kontrak dengan pihak yang memfasilitasi pembangunan alat pabrik. Akhirnya, semua produksi harus di ekspor secara keseluruhan.
Untuk itu, PT EUP saat ini belum melayani penjualan secara lokal. "Khusus menyalurkan pembelian minyak curah untuk UMKM masih belum bisa saat ini," katanya.
Apalagi, memberikan dengan secara gratis. Karena, PT EUP masih belum bisa mengalokasikan dana CSR lantaran belum membukukan laba.
"Untuk diberikan secara gratis masih belum bisa. Karena, berdasarkan aturan perusahaan belum menerima banyak keuntungan," tuturnya.
Dikatakan olehnya, produksi EUP masih berada di angka 10 persen dari rencana yang akan dibangun di Kota Bontang. Kapasitas produksi PT EUP mencapai 3000 metrik ton per hari.
"Mungkin ke depan, solusi itu bisa dilakukan. Namun, harus bersabar, karena proses pembangunan masih terus berjalan," pungkasnya.
