SuaraKaltim.id - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih akan melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara ke kawasan Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Meski begitu, dari hasil survei yang dilakukan Lembaga survei Kedai Kopi menyebut ada 61,9 persen warga yang menolak rencana tersebut.
Rilis tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo yang merespons studi banding Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ke Kazakhstan.
“Kalau dari hasil survei yang kami lakukan pada November kemarin, yang tidak setuju pemindahan ibu kota baru itu ada 61,9 persen,” ujarnya seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com.
Alasan utama sebagian besar warga yang mengikuti survei tersebut menolak, lantaran menilai kondisi anggaran keuangan negara yang dirasakan tidak bisa menopang rencana besar tersebut.
Baca Juga:Dianggap Pemborosan Anggaran, Ini Hasil Survei soal Pemindahan Ibu Kota Negara
"Yang tidak setuju ini beralasan bawa pemindahan ibu kota ini menjadi pemborosan anggaran."
Jika hal tersebut dipaksakan, Kunto mengemukakan, bakal berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sudah terbangun hingga saat ini.
"Jadi, hal ini bisa merusak sentimen publik terjadap pemerintah kalau dipaksakan,” katanya.
Selain itu, Kunto mengemukakan, anggaran negara seharusnya tidak boleh disia-siakan begitu saja. Jika rencana pemindahan ibu kota tetap dilaksanakan, bakal terbentuk persepsi pemerintah yang tidak sensitif dengan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini.
“Jadi, menurut saya, ini adalah bentuk ketidaksensitifan pemerintah terhadap krisis yang sudah diarasakan oleh warga terutama krisis terkait pandemi Covid-19,” ujar Kunto.
Baca Juga:PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Raih 1 Proper Emas dan 7 Hijau
Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengemukakan rencana pemindahan ibu kota yang sudah dicanangkan sebenarnya baik untuk Indonesia ke depannya.
Ia mengungkapkan, jika dirinya sempat mendorong pemisahan kota pemerintahan dengan kota perekonomian seperti di Amerika Serikat. Diketahui di negeri Paman Sam tersebut, pemindahan ibu kota sempat terjadi dari New York ke Washington DC.
"Memang Jakarta sudah tak layak khususnya karena polusi, banjir, dan kepadatan penduduk. Jadi ini bisa jadi grand design untuk pemerintahan yang akan datang," katanya.
